Menurut Wirda, pelibatan pedagang menjadi penting agar pembangunan yang dilakukan tidak mengabaikan keberlangsungan usaha masyarakat kecil yang selama ini menggantungkan hidup di kawasan tersebut. Ia juga menekankan agar komunitas yang selama ini mendampingi pedagang, seperti KP2IB, turut dilibatkan dalam proses komunikasi dan pengambilan kebijakan.
“Pada dasarnya kami mendukung pembangunan pasar induk demi kemajuan Batam. Namun kami berharap pemerintah dapat melibatkan kami, termasuk KP2IB, karena mereka juga bagian dari perjalanan aspirasi pedagang,” ujar Wirda, Kamis (23/4/2026).
Selain itu, para pedagang juga berharap pengelolaan Pasar Induk Batam ke depan dapat berada di bawah kendali pemerintah sebagai aset publik, sehingga orientasinya tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Terkait komunikasi dengan pemerintah daerah, Wirda mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya mengajukan audiensi dengan Wali Kota Batam. Namun hingga kini, upaya tersebut belum membuahkan pertemuan langsung.
“Kami sudah Tiga kali mencoba mengajukan audiensi. Pertama diarahkan ke Disperindag, dan yang kedua dan ketiga belum mendapat respons. Kami berharap ada ruang dialog agar aspirasi kami bisa didengar,” tambahnya.
Para pedagang juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses pembangunan, termasuk terkait mekanisme tender dan keterlibatan pelaku usaha. Mereka berharap proses yang berjalan nantinya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjunjung prinsip keterbukaan dan persaingan yang sehat.
Sejumlah pedagang mengaku masih menunggu kejelasan lanjutan mengenai konsep pembangunan pasar induk yang sebelumnya sempat disosialisasikan, termasuk desain, sistem pengelolaan, serta skema pelibatan pedagang.
Hingga saat ini, PKL TOS 3000 berharap pemerintah kota dapat membuka ruang komunikasi yang lebih luas guna mencari solusi bersama.
Dengan adanya dialog yang konstruktif, pembangunan Pasar Induk Batam diharapkan tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak, terutama pelaku usaha kecil yang menjadi bagian penting dari roda perekonomian daerah, pungkasnya.
(Abrol/Marlon)
