Limapuluh Kota, Kupaspost.com - Peristiwa Situjuah 15 Januari 1949 sebagai mata rantai perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, yang lebih dikenal luas dengan PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) tahun 2021 akan digelar secara sederhana dan khidmat, karena pandemi Covid-19 belum membolehkan untuk mengadakan kerumunan masa seperti tahun sebelumnya.
Hal demikian disebutkan wali nagari Situjuah Batua Don Vesky (gelar adat) Dt. Tan Marajo selaku tuan rumah peringatan peristiwa Situjuah yang ke 72 tahun. Menurutnya, "kita rutin tiap tahun memperingati peristiwa Situjuah 15 Januari, untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari agresi militer Belanda II (Desember 1948 - Januari 1949 - red)," sebutnya.
DV Dt. Tan Marajo mengatakan tahun ini hanya menggelar tabur bunga di makam pahlawan Lurah Kincia, namun semangat masyarakat Nagari Situjuah Batua dalam mengingat peristiwa terpenting dalam sejarah Indonesia itu, patut diapresiasi dan diacungi jempol. "Setiap KK (Kepala Keluarga) kompak menaikkan bendera merah putih, tanda mengenang dan ikut memeriahkan peristiwa Situjuah," tukuknya.
Wali Nagari yang dikenal dengan terobosan nagari bersih dan bebas sampah itu, juga menuturkan sejarah penting peristiwa Situjuah kepada media ini, Senin (4/01). Menurutnya, ada 5 poin penting yang dihasilkan oleh rapat sebelum peristiwa yang merenggut nyawa ratusan (?) syuhada di Situjuah.
Peristiwa Situjuah Untuk Indonesia
Rapat yang dilaksanakan di rumah Mayor Makinuddin HS (Wedana Militer Payakumbuh Selatan) dan dipimpin oleh Khatib Sulaiman selaku ketua markas ketahanan masyarakat daerah, turut dihadiri oleh Arisun St. Alamsyah bupati militer Limapuluh Kota, bupati militer tanah datar dan lain - lainnya itu, termasuk petinggi - petinggi PDRI yang ada di Sumatera Barat.
Rapat itu diketahui dan disetujui oleh ketua PDRI Mr. Syafrudin Prawiranegara, Jendral Soedirman, A.H Nasution dan petinggi - petinggi republik Indonesia lainnya untuk melahirkan keputusan penting yang kemudian disiarkan melalui radio PDRI ke seluruh penjuru negeri.
Adapun 5 poin tersebut adalah, pertama "kita harus merebut salah satu kota yang ada di Sumatera Barat, walaupun 2 jam 1 jam. Kedua, untuk memberitahukan ke dunia luar bahwasanya Republik Indonesia masih ada, walaupun Soekarno - Hatta sedang ditahan oleh Belanda."
Yang ke tiga, "kita harus melakukan gerilya untuk menghadapi Belanda dan menanamkan rasa kebencian terhadapnya kepada masyarakat. Kemudian ke empat, kita harus memperkuat koordinasi antar pimpinan militer, pamong praja, BPNK, wali perang, wedana militer, camat militer hingga tokoh - tokoh masyarakat dan pejuang."
Yang ke lima, "kita harus memutus akses jalan ke tempat - tempat vital, sehingga tidak bisa dilalui oleh Belanda."
Sehingga keputusan - keputusan yang disiarkan melalui radio itu, membuat dunia terkejut. Maka dapat dikatakan peristiwa Situjuah merupakan peristiwa nasional, apalagi peristiwa Situjuah pernah dihadiri oleh Moh. Hatta pada tahun 1952 kemudian berlanjut dan terhenti sejenak pada tahun 1965 - 1968 akibat pergolakan PRRI.
Setelah itu tahun 1969 hingga sekarang peristiwa Situjuah tetap diperingati setiap tahunnya.
DV Dt. Tan Marajo sangat mengharapkan peristiwa Situjuah menjadi agenda provinsi, karena yang diperingati adalah agenda gubernur militer dikala itu. Hingga saat ini belum ada Pergub yang membahas tentang peristiwa Situjuah, sehingga pelaksanaannya setiap tahun menggunakan pendapatan asli nagari. Tahun ini untuk peristiwa Situjuah dianggarkan 40juta, untuk anggaran tahun 2021.
"Kami mengharapkan Pemda atau Pemprov agar tidak setengah - setengah dalam memandang peristiwa Situjuah. Karena tragedi rapat rahasia yang digelar oleh para syuhada itu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dari agresi militer Belanda II," pungkas DV Dt. Tan Marajo. (JPP)
