Padang-kupaspost.com- Bupati Pasaman Barat, Yulianto, menghadiri kegiatan konsultasi publik penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Pelabuhan Teluk Tapang yang digelar Kementerian Perhubungan melalui Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (PPIT). Acara berlangsung di Hotel Mercure Padang, pada Kamis (18/9/2025).
Konsultasi publik ini bertujuan untuk menghimpun tanggapan dan masukan dari para pemangku kepentingan terkait rencana pembangunan infrastruktur Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat. Hasil evaluasi dari forum tersebut akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan proyek KPBU.
Dalam kesempatan tersebut Bupati Yulianto menyampaikan bahwa pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang merupakan perjuangan panjang yang telah dimulai sejak tahun 2005.
“Merupakan sebuah kehormatan bagi kami, karena kami berkesempatan hadir bersama bapak dan ibu para pemangku kepentingan dan juga para pelaku usaha untuk membicarakan tentang rencana pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat. Pembangunan ini merupakan perjuangan cukup panjang, karena sudah dirintis sejak tahun 2005, artinya memakan waktu hampir 20 tahun,” ujarnya.
Yulianto menjelaskan, Pasaman Barat memiliki luas wilayah sekitar 3.887,77 km² dengan jumlah penduduk lebih kurang 435 ribu jiwa. Daerah ini berbatasan dengan Kabupaten Pasaman di sebelah timur, Samudera Hindia di barat, Kabupaten Mandailing Natal (Sumatra Utara) di utara, serta Kabupaten Agam di selatan. Kabupaten ini juga memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata.
Khusus untuk komoditas kelapa sawit, Pasaman Barat memiliki lahan seluas ±189.883 hektare dengan produksi TBS mencapai hampir 3 juta ton per tahun. Namun, hasil produksi CPO, kernel, dan cangkang saat ini masih harus dikirim ke Pelabuhan Teluk Bayur di Padang dengan jarak ±193 kilometer yang ditempuh selama enam jam. Hal ini dinilai tidak efisien dan menimbulkan biaya tinggi serta dampak kerusakan jalan.
“Berangkat dari kondisi tersebut, sejak 2005 pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi dan Kementerian Perhubungan melakukan berbagai kajian, mulai dari studi kelayakan, master plan, DED, hingga AMDAL pelabuhan. Pembangunan dermaga telah dimulai sejak 2008, dan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan, Pelabuhan Teluk Tapang ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpan regional pada 2013, kemudian naik status menjadi pelabuhan pengumpul pada 2017,” ungkap Yulianto.
Ia menambahkan, pembangunan akses jalan sepanjang 43,2 km menuju pelabuhan juga terus dikebut. Saat ini hanya tersisa sekitar 5–6 km yang perlu ditingkatkan, sementara pembangunan sejumlah jembatan telah dilakukan dengan anggaran sekitar Rp28,6 miliar.
Lebih lanjut, Yulianto mengungkapkan bahwa hingga kini total dana yang sudah digelontorkan untuk pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang mencapai lebih dari Rp609 miliar dari APBD Kabupaten Pasaman Barat, APBD Provinsi Sumatra Barat, maupun APBN. Namun, pembangunan fasilitas sisi darat pelabuhan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan.
“Walaupun saat ini fasilitas darat Pelabuhan Teluk Tapang belum dibangun, aktivitas pelabuhan berupa penumpukan dan pengangkutan bijih besi sudah berjalan. Karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan, agar pembangunan fasilitas sisi darat bisa mulai dilaksanakan pada 2026,” tegasnya.
Acara yang diinisiasi PPIT Kemenhub itu juga dihadiri perwakilan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat. Seluruh masukan yang dihimpun dari forum konsultasi publik akan dituangkan sebagai bahan penyempurnaan studi pendahuluan proyek KPBU.
(***)
