Fraksi PKS Nilai Pemko Payakumbuh Telah Optimal Dalam Penyelenggaraan APBD 2020

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoZPTXU3lNJWOruRQ8idKAe6NvqqLjZiyxFX7-f-I9teq8weI055QhAyr42xXV2fZYzJAWJyDlWsmkCt1SvB-kBIwb0cYnRy2V83TPC_8rrmAZCed8KKU71l7L7JLNFE0wYBPs1FsGuC_O/s1280/IMG-20210531-WA0079.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoZPTXU3lNJWOruRQ8idKAe6NvqqLjZiyxFX7-f-I9teq8weI055QhAyr42xXV2fZYzJAWJyDlWsmkCt1SvB-kBIwb0cYnRy2V83TPC_8rrmAZCed8KKU71l7L7JLNFE0wYBPs1FsGuC_O/s320/IMG-20210531-WA0079.jpg" width="320" /></a></div><br /><p><b>Payakumbuh</b>, <a href="Kupaspost.com - ">Kupaspost.com - </a>Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 digelar di Kantor DPRD Kota Payakumbuh, Minggu (30/5).</p><p><br /></p><p>Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan diikuti oleh Wakil Ketua DPRD Armen Faindal, anggota DPRD lainnya bersama perwakilan OPD Pemko Payakumbuh, sementara itu wali kota diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda mendengarkan penyampaian dari juru bicara masing-masing fraksi.</p><p><br /></p><p>Seluruh fraksi menyampaikan apresiasi karena Pemerintah Kota Payakumbuh mendapatkan apresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke tujuh kalinya secara berturut turut pada sejak tahun 2014 sampai tahun 2020. Hal ini tentu karena kerja keras dari pemerintah Kota Payakumbuh dan seluruh elemen masyarakat.</p><p><br /></p><p>Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Suparman menyabut awal tahun 2020 merupakan awal terjadinya musibah pandemi Covid-19. Musibah yang tidak terprediksi dan menjangkau lebih sebagian besar negara yang ada dunia. Musibah yang multiefek yang menyasar kesehaatan, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan hal lainnya. Sehingga kebijakan Nasional yang prioritas adalah penanganan pandemi Covid-19 ini, mulai dari sosialisasi pencegahan, mengantisipasi penyebaran, serta mengobati yang telah sakit akibat Covid-19.</p><p><br /></p><p>"Hal ini tentunya akan berdampak pada sektor anggaran atau APBD masing-masing Kota dan Kabupaten tidak terkecuali Kota Payakumbuh. Perlu adanya strategi keuangan baik di sisi pendapatan maupun di sisi belanja agar setiap rupiah yang dibelanjakan efektif, tepat sasaran dan bernilai lebih," ujarnya.</p><p><br /></p><p>Fraksi PKS memberikan apresiasi dalam hal mengelola keuangan di saat pandemi dengan keterbatasan anggaran dan adanya pengurangan pengurangan transfer dari pusat. Pemerintah Payakumbuh tetap bisa mengoptimalkan pos pendapatan yang tersedia, pemerintah Kota Payakumbuh memenuhi target pendapatan pada tahun 2020 yakni sebesar Rp 717.701.105.715 dari target Rp 708.900.288.188 dengan pendapatan asli daerah sebesar Rp 115.996.425.752.</p><p><br /></p><p>Fraksi PKS juga mengapresiasi langkah-langkah Pemko untuk senantiasa meningkatkan pendapatan daerah dan senantiasa mendorong Pemko Payakumbuh untuk melakukan optimalisasi potensi pendapatan, antara lain intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan memaksimalkan penerimaan pajak dan retribusi serta menimalisir tunggakan dari penerimaan pajak dan retribusi. Selanjutnya mengoptimalkan penerimaan dari BUMD dan BLUD yang ada di bawah kendali Pemerintah Kota Payakumbuh.</p><p><br /></p><p>"Menggali potensi ekonomi Kota Payakumbuh yang dapat di fokuskan pada masa pandemi ini. Diantara potensi ekonomi potensial seperti potensi kuliner (makanan dan minuman khas daerah) dan potensi kerajinan. Potensi-potensi ini dapat di optimalkan oleh Pemko, sehingga pasar dan UMKM yang ada di Payakumbuh semakin bergeliat dan akan berefek pada peningkatan pendapatan asli daerah," terang Suparman.</p><p><br /></p><p>Berkaitan dengan belanja pada APBD tahun Anggaran 2020 dari yang telah dianggarkan sebanyak Rp 750.947.870.902 jumlah realisasinya sebanyak Rp 702.910.943.145 atau 93,60%. </p><p><br /></p><p>Terkait dengan belanja daerah di saat pandemi ini, Fraksi PKS memberikan pandangan antara lain pembangunan infrastruktur berupa pembagunan irigasi jalan jembatan dan fasilitas masyarakat lainnya secara umum sudah terealisasi secara optimal, tinggal usaha untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap aset daerah, baik dalam bentuk bangunan dan barang bergerak.</p><p><br /></p><p>"Hal ini tentunya perlu dialokasikan anggaran yang memadai," kata Suparman.</p><p><br /></p><p>Fraksi PKS juga meminta Pemko agar memperbanyak dan mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat baik segi pemberdayaan ekonomi,skill,dan sosial sehingga terwujudnya masyarakat mandiri. (JPP)</p>

Fraksi PKS Nilai Pemko Payakumbuh Telah Optimal Dalam Penyelenggaraan APBD 2020

Payakumbuh , Kupaspost.com - Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap R...

Baca selengkapnya »

Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional Ingatkan Pemko Agar Hati-Hati Belanja Uang Negara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidTLC3XGmKyFTSDvZD3vIwpqo2ywld7rbLJy3mIt7i0uAsCbO3g0C31WeZCVXimhRKwERAdz9m3Jpcas4-zF4kfmcrW1ES199hkTyObNB_HmVBS5Vu1ycFlKwwQ5DQeaOsVm3ldH4GD7N5/s1280/IMG-20210531-WA0092.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidTLC3XGmKyFTSDvZD3vIwpqo2ywld7rbLJy3mIt7i0uAsCbO3g0C31WeZCVXimhRKwERAdz9m3Jpcas4-zF4kfmcrW1ES199hkTyObNB_HmVBS5Vu1ycFlKwwQ5DQeaOsVm3ldH4GD7N5/s320/IMG-20210531-WA0092.jpg" width="320" /></a></div><br /><p><b>Payakumbuh</b>, <a href="Kupaspost.com - ">Kupaspost.com - </a>Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 digelar di Kantor DPRD Kota Payakumbuh, Minggu (30/5).</p><p><br /></p><p>Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan diikuti oleh Wakil Ketua DPRD Armen Faindal, anggota DPRD lainnya bersama perwakilan OPD Pemko Payakumbuh, sementara itu wali kota diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda mendengarkan penyampaian dari masing-masing juru bicara fraksi.</p><p><br /></p><p>Seluruh fraksi menyampaikan apresiasi karena Pemerintah Kota Payakumbuh mendapatkan apresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke tujuh kalinya secara berturut turut pada sejak tahun 2014 sampai tahun 2020. Hal ini tentu karena kerja keras dari pemerintah Kota Payakumbuh dan seluruh elemen masyarakat.</p><p><br /></p><p>Juru Bicara Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional Opetnawati menyampaikan di balik kesuksesan yang telah disampaikan tersebut, ternyata masih ada hal yang belum tercapai, ibarat pepatah orang pandai, tiada gading yang tak retak, tiada satupun makhluk yang sempurna.</p><p><br /></p><p>"Dimana pencapaian hasil maksimal disampaikan masih dari satu jenis pendapatan. Sektor pajak, sementara PAD dari jenis yang lainnya lain semestinya tetap menjadi perhatian," kata Opet.</p><p><br /></p><p>Kemudian ketika Pemko Payakumbuh telahmengakui dan mengetahui perlunya peningkatan pengendalian intern terkait Data Peserta Penerima Bantuan luran (PBI) dan lain-lain, maka Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional menyarankan semestinya Pemko Payakumbuh memusatkan salah satu perhatian untuk perbaikan kelemahan ini apalagi ketika diketahui adanya pertanggung jawaban belanja bahan bakar minyak pada empat OPD, sebab sasarannya sudah jelas, hanya perlu action terhadap sasaran tersebut.</p><p><br /></p><p>"Dalam kesempatan ini kami butuh informasi terhadap empat OPD yang masih ada masalah dengan pertanggung jawaban keuangannya," kata Opet.</p><p><br /></p><p>Opet juga menambahkan Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional  cukup mengapresiasi terhadap capaian kinerja Pemko Payakumbuh terhadap realisasi program kerja yang telah direncanakan bersama, meskipun dalam kecemasan di masa Covid-19 namun masih tetap dapat melaksanakan amanah sesuai dengan kemampuan Pemko Payakumbuh.</p><p><br /></p><p>"Namun kami perlu selalu mengingatkan agar tetap berhati-hati dalam menjalankan dan membelanjakan anggaran daerah ini, karena sudah sangat banyak kepala daerah yang menjadi OTT karena menyelewengkan kemudahan yang diberikan pemerintah pusat terhadap penggunaan uang di masa pandemi Covid-19 ini," pungkasnya. (JPP)</p><p><br /></p>

Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional Ingatkan Pemko Agar Hati-Hati Belanja Uang Negara

Payakumbuh , Kupaspost.com - Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap R...

Baca selengkapnya »

Fraksi Gerindra Beri 12 Masukan Dan Saran Kepada Pemko Payakumbuh Dalam Rapat Paripurna

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8r-hSapELblrdySeDFcVGuZngrj0KcPEJZmcz-r8Jao9o8msIzmCzbciCPof1Pf3_T1GvSW5DCP8oilpl-ruWnZ4sAw6qQ55d-6HSW4lBEuuKLJzuPbVEU5FA74TSxrQTTXJYmk7BhXgi/s1280/IMG-20210531-WA0080.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8r-hSapELblrdySeDFcVGuZngrj0KcPEJZmcz-r8Jao9o8msIzmCzbciCPof1Pf3_T1GvSW5DCP8oilpl-ruWnZ4sAw6qQ55d-6HSW4lBEuuKLJzuPbVEU5FA74TSxrQTTXJYmk7BhXgi/s320/IMG-20210531-WA0080.jpg" width="320" /></a></div><br /><p><b>Payakumbuh</b>, <a href="Kupaspost.com ">Kupaspost.com </a>- Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 digelar di Kantor DPRD Kota Payakumbuh, Minggu (30/5).</p><p><br /></p><p>Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan diikuti oleh Wakil Ketua DPRD Armen Faindal, anggota DPRD lainnya bersama perwakilan OPD Pemko Payakumbuh, sementara itu wali kota diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda mendengarkan penyampaian dari masing-masing juru bicara fraksi.</p><p><br /></p><p>Seluruh fraksi menyampaikan apresiasi karena Pemerintah Kota Payakumbuh mendapatkan apresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke tujuh kalinya secara berturut turut pada sejak tahun 2014 sampai tahun 2020. Hal ini tentu karena kerja keras dari pemerintah Kota Payakumbuh dan seluruh elemen masyarakat.</p><p><br /></p><p>Juru bicara Fraksi Gerindra Mawi Etek Arianto menyampaikan prestasi ini sangat patut disyukuri dan diharapkan menjadi penyemangat seluruh unsur/komponen penyelenggara negara di lingkungan Kota Payakumbuh untuk melakukan peningkatan kinerja yang lebih akuntable, transparan, bertanggung jawab, professional dan bebas KKN.</p><p><br /></p><p>Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan beberapa pandangan tentang berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Payakumbuh baik berupa saran, masukan, konfirmasi ataupun pertanyaan yang memerlukan penjelasan/keterangan.</p><p><br /></p><p>Pertama, dengan adanya LHP BPK, masih ada beberapa poin yang perlu menjadi perhatian serius untuk beberapa OPD yang sangat perlu dijadikan bahan pertimbangan untuk penganggaran kedepannya.</p><p><br /></p><p>Kedua, Fraksi Partai Gerindra memberikan pandangan umum memulai dari awal lagi, perencanaan yang matang. Pelaksanaan anggaran sesuai dengan perencanaan dan yang memperhatian ketepatan waktu serta tepat sasaran sesuai dengan aturan yang ada baik itu Perwako, Perda, Pergub, dan aturan yang lebih lanjut.</p><p><br /></p><p>Ketiga, Fraksi Partai Gerindra memandang perlu sekiranya dilaksanakan rapat evaluasi wali kota dengan kepala-kepala OPD dalam internal waktu yang sama setiap triwulan maupun catur wulan untuk menilai sudah sejauh mana anggaran yang sudah terserap apa sudah tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga dapat menjalankan kegiatan dengan lancar kedepannya dan Pemko dapat tetap mempertahankan opini WTP.</p><p><br /></p><p>Keempat, aset merupakan bagian yang mensrik untuk dibahas baik di rapat-rapat DPRD maupun dalam rapat kerja dengan OPD. Fraksi Partai Gerindra sepakat dengan LHP bahwasanya penatausuhaan aset merupakan pekerjaan yang urgent untuk diprioritaskan, yanag mana kita erlu SDM yang handal dan yang paham, mengerti dan memahami untuk melakukan pekerjaan ini agar barang milik daerah tetap safety, perlu juga kerjasama lintas OPD agar kerjasama ini mudah diselesaikan.</p><p><br /></p><p>Kelima, Fraksi Partai Gerindra ingin mengetahui secara real data resmi dari Pemda tentang nama nama, jumlah, penempatan di dinas mana dan serapan anggaran untuk gaji THL.</p><p><br /></p><p>Keenam, karena APBD mengalami penurunan untuk tahun selanjutnya Fraksi Partai Gerindra meminta Pemda Kota Payakumbuh untuk mengevaluasi jumlah SDM THL sesuai kebutuhan, THL dengan kompetensi di bidang masing - masing dan THL yang Indisipliner dan tidak Profesional.</p><p><br /></p><p>Ketujuh, Fraksi Partai Gerindra memandang perlu Pemko untuk menuntaskan permasalahan tenaga medis Covid 19 terkait dana insentif yang telah dianggarkan sebelumnya, namun sampai hari ini 2021 belum di terima oleh tenaga medis tersebut.</p><p><br /></p><p>Kedelapan, Fraksi Partai Gerindra memandang kinerja Pemko Payakumbuh agar kiranya kedepan tidak terjadi lagi keterlambatan dalam pembayaran gaji THL yang mana gaji THL telah dipotong dengan adanya pandemi Covid-19.</p><p><br /></p><p>Kesembilan, Faksi Partai Gerindra menegaskan kepada Pemko terutama Dinas Koperasi dan UKM untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya dan transparan kepada masyarakat terkait bantuan UMKM bagi masyarakat. Dan Fraksi Partai Gerindra meminta data penerima UMKM yang telah terealisasi.</p><p><br /></p><p>Kesepuluh, Fraksi Partai Gerindra meminta kepada Pemko untuk mempertegas Tapal Batas Wilayah / Kecamatan / Kelurahan.</p><p><br /></p><p>Kesebelas, Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan kembali tentang kelanjutan penyelesaian lahan untuk pembangunan Mesjid Agung Kota Payakumbuh. Mohon Penjelasan!</p><p><br /></p><p>Kedua belas, Fraksi Partai Gerindra meminta kejelasan Data yang akurat terhadap AMD ( Aset Mulik Daerah ) Kota Payakumbuh, maupun Aset Provinsi yang ada di Kota Payakumbuh, Aset Pemkab 50 Kota dan Aset Nagari yang ada di wilayah Kota Payakumbuh. Dan bagaimana regulasi pemindahan eks kantor pertanian yang ada di Kota Payakumbuh. (JPP)</p>

Fraksi Gerindra Beri 12 Masukan Dan Saran Kepada Pemko Payakumbuh Dalam Rapat Paripurna

Payakumbuh , Kupaspost.com - Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap R...

Baca selengkapnya »

Fraksi PPP Dorong Pemko Optimalkan Pendapatan Daerah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3UWBs793X1r0UYvfFC6NCK_4lNWDkLu7him_K1h1drjlEqDUWFfDJjgMQj02vkN0vMq0Ly3GRC8Ge5oxx3_0BipAlFsGSjrufw7YP0gZzrsb6prK1XiYtcrQ_eLPyWLfN9WW5aF9t-tEm/s1280/IMG-20210531-WA0093.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3UWBs793X1r0UYvfFC6NCK_4lNWDkLu7him_K1h1drjlEqDUWFfDJjgMQj02vkN0vMq0Ly3GRC8Ge5oxx3_0BipAlFsGSjrufw7YP0gZzrsb6prK1XiYtcrQ_eLPyWLfN9WW5aF9t-tEm/s320/IMG-20210531-WA0093.jpg" width="320" /></a></div><br /><p><b>Payakumbuh</b>, <a href="Kupaspost.com - ">Kupaspost.com - </a> Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 digelar di Kantor DPRD Kota Payakumbuh, Minggu (30/5).</p><p><br /></p><p>Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan diikuti oleh Wakil Ketua DPRD Armen Faindal, anggota DPRD lainnya bersama perwakilan OPD Pemko Payakumbuh, sementara itu wali kota diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda mendengarkan penyampaian dari masing-masing juru bicara fraksi.</p><p><br /></p><p>Seluruh fraksi menyampaikan apresiasi karena Pemerintah Kota Payakumbuh mendapatkan apresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke tujuh kalinya secara berturut turut pada sejak tahun 2014 sampai tahun 2020. Hal ini tentu karena kerja keras dari pemerintah Kota Payakumbuh dan seluruh elemen masyarakat.</p><p><br /></p><p>Juru Bicara Fraksi PPP Edward DF menyampaikan pandangan mendorong langkah- langkah yang dilakukan Pemerintah Kota untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah seperti Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Restribusi Daerah, harapan kami agar kedepannya data primer wajib pajak dan objek pajak memang bisa didapatkan langsung oleh Pemerintah Kota.</p><p><br /></p><p>Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berharap agar antara hak dan kewajiban masyarakat terhadap BPHTB atau PPH lebih diperhatikan oleh Pemerintah Kota. Ketika kewajiban membayar bea sudah dipenuhi, maka hak masyarakat juga harus diselesaikan dengan segera. </p><p><br /></p><p>"Untuk itu koordinasi yang jelas dengan pihak ketiga (BPN) harus dibangun oleh Pemerintah Kota," kata Erward.</p><p><br /></p><p>Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga mendorong Pemerintah Kota untuk memaksimalkan Pemungutan Restribusi Parkir di pinggir jalan umum dan pajak parkir di lokasi-lokasi tertentu.</p><p><br /></p><p>Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berharap Pemerintah Kota melalui OPD terkait memaksimalkan dan memutakhirkan data Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional yang dijadikan acuan dalam pengeluaran belanja APBD.</p><p><br /></p><p>Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan pada Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Dr. Adnaan WD agar menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi akhir-akhir ini pada manajemen RSUD Dr. Adnaan WD.</p><p><br /></p><p>Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berharap agar Pemerintah Kota memperhatikan dan meninjau ulang tentang kebijakan untuk honor RT/RW, Guru Honor dan Insentif LPM.</p><p><br /></p><p>"Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengharapkan agar program pembangunan infrastruktur benar-benar dimaksimalkan, mulai dari perencanaan, proses lelang dan pelaksanaan agar tidak terjadi lagi proyek yang tidak diselesaikan menurut semestinya. Dan untuk pembangunan yang dilaksanakan dengan Dana APBN dan APBD Provinsi diperlukan koordinasi dan komunikasi yang baik melalui Instansi Teknis dengan pihak Provinsi atau Wakil dari Pemerintah Pusat yang ada di daerah," tutupnya. (JPP)</p>

Fraksi PPP Dorong Pemko Optimalkan Pendapatan Daerah

Payakumbuh ,  Kupaspost.com - Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap...

Baca selengkapnya »

Kritik Keras Fraksi Golkar Beri 10 Catatan Kepada Pemko Payakumbuh

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJK_JjmjnhwJ4yB8tgZL73o7fFdGOMhyFCMYvpwqOMBmPYKJnRJ7s2wmxFuXpvgOQ1HUcHAsW28YOCuv8HnfnANYfZz7zgF6wYsscPZ8__toeAbPu8cTHF5ES47JKASHsGkgXaeO_z34BU/s1280/IMG-20210531-WA0085.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJK_JjmjnhwJ4yB8tgZL73o7fFdGOMhyFCMYvpwqOMBmPYKJnRJ7s2wmxFuXpvgOQ1HUcHAsW28YOCuv8HnfnANYfZz7zgF6wYsscPZ8__toeAbPu8cTHF5ES47JKASHsGkgXaeO_z34BU/s320/IMG-20210531-WA0085.jpg" width="320" /></a></div><br /><p><b>Payakumbuh</b>, <a href="Kupaspost.com - ">Kupaspost.com - </a>Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 digelar di Kantor DPRD Kota Payakumbuh, Minggu (30/5).</p><p><br /></p><p>Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan diikuti oleh Wakil Ketua DPRD Armen Faindal, anggota DPRD lainnya bersama perwakilan OPD Pemko Payakumbuh, sementara itu wali kota diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda mendengarkan penyampaian dari masing-masing juru bicara fraksi.</p><p><br /></p><p>Seluruh fraksi menyampaikan apresiasi karena Pemerintah Kota Payakumbuh mendapatkan apresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke tujuh kalinya secara berturut turut pada sejak tahun 2014 sampai tahun 2020. Hal ini tentu karena kerja keras dari pemerintah Kota Payakumbuh dan seluruh elemen masyarakat.</p><p><br /></p><p>Juru Bicara Fraksi Golkar Wirman Putra menyampaikan pemandangan umum sebanyak 10 poin kepada Pemko Payakumbuh.</p><p><br /></p><p>Pertama, dalam refokusing anggaran terjadi pengurangan anggaran pada beberapa OPD. Tujuannya untuk penanggulangan biaya Covid-19. Yang ingin Fraksi Golkar tanyakan berapa besaran dana yang terserap untuk penanggulangan Covid-19 tersebut di Kota Payakumbuh tahun 2020.</p><p><br /></p><p>Kedua, untuk tahun 2020 ada 3 bulan honor atau Insentif Tenaga Medis terutama yang berkaitan dengan tugas menanggulangi Corona yang belum dibayarkan.</p><p><br /></p><p>"Bagaimana ceritanya ini! Dan kalau memang masih belum selesai persoalannya kami dari Fraksi Partai Golkar berharap sangat agar persoalan ini dituntaskan oleh Dinas kesehatan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan," kata Wirman.</p><p><br /></p><p>Ketiga, menyangkut masalah mutasi. Setiap kali mutasi secara finansial ada yang diuntungkan dan tentunya juga ada yang dirugikan. Tapi sorotan Fraksi Golkar tidak fokus masalah itu. </p><p><br /></p><p>"Menurut pantauan, yang dimutasikan itu terkadang kemampuan intelektualnya kurang sesuai dengan jabatan yang didudukinya. Apalah jadinya jika seperti ini. Jangankan kemajuan yang kita harapkan malah kemunduran yang ditemukan. Dengan seringnya mutasi terjadi keresahan dan kegundahan di kalangan jiwa ASN Kota Payakumbuh yang mengakibatkan menurunnya etos kerja dan kegundahan pikiran. Kedepan kami dari Fraksi Partai Golkar mengharapkan sangat agar hal ini menjadi bahan pemikiran yang serius bagi pengemban kepentingan," ujarnya.</p><p><br /></p><p>Keempat, Fraksi Golkar melirik tenaga pendidik, baik Guru Kelas di SD maupun Guru Mata pelajaran di SLTP saat ini jauh dari cukup. Untuk mengatasinya yang merupakan tugas Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh tidak bisa dianggap sepele. Guru Honor yang berkualitas dan penuh tanggung jawab harus diwujudkan. Jika tidak apalah jadinya generasi penerus kita. Hal ini mungkin sudah dilakukan. Yang belum adalah imbalan jasa yang memadai buat mereka. </p><p><br /></p><p>"Kami fraksi Partai Golkar tak bosan-bosannya menghimbau kepada eksekutif agar pada tahun anggaran 2022 nanti minimal Honor Guru THL Rp. 1.500.000,-. Begitu juga honor Guru TPA dan Garin masjid diharapkan ada kenaikan. Ajakan ini jangan diterjemahkan berselimutkan politik tetapi semata-mata keinginan untuk meningkatkan SDM, Iman taqwa dan kesejahteraan," kata Wirman.</p><p><br /></p><p>Kelima, Fraksi Golkar juga menyebut ada informasi, entah benar atau tidak Wali Kota rapat dengan pimpinan OPD, disitu disampaikan bahwa anggota DPRD minta kenaikan Tunjangan Perumahan, sementara Honor THL dikurangi, begitujuga Tunjangan ASN. Kalau dapat janganlah dulu karena kita masih dalam suasana COVID-19. </p><p><br /></p><p>"Kami Fraksi Partai Golkar sependapat dengan hal itu sampai suasana normal kembali. Honor THL bisa kembali normal, tunjangan ASN juga begitu. Berkenaan dengan informasi tersebut diatas sehingga pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi melakukan rapat konsultasi yang berkesimpulan, bersepakat untuk menunda kenaikan tunjangan perumahan sampai waktu yang tepat," papar Wirman.</p><p><br /></p><p>Keenam, Wirman menerangkan juga ada informasi berkembang bahwa pemerintah bahwa pmerintah akan menghibahkan tanah kepada UNP untuk membangun kampus di Payakumbuh. Pada prinsipnya ini sah-sah saja selama sesuai dengan regulasi yang ada. </p><p><br /></p><p>"Tapi kami rasa perlu dikaji ulang. Kenapa demikian? Masih ada OPD yang belum punya kantor yang representatif. Ada juga 1 kantor ditempati oleh beberapa OPD. Supaya ada kenyamanan bekerja dan sekaligus menegakkan kewibawaan sebuah OPD maka sebaiknya 1 kantor untuk 1 OPD. Jelas dalam hal ini kita butuh tanah. Pertimbangan selanjutnya terpulang kepada kita bersama. Kami harap wali kota senantiasa berkoordinasi dengan DPRD," ujarnya.</p><p><br /></p><p>Ketujuh, disampaikan Wirman kalau beberapa waktu yang lalu telah terbentuk Pansus Aset DPRD Kota Payakumbuh yang intinya adalah menyikapi Aset Kabupaten Limapuluh Kota yang ada di Kota Payakumbuh. Terbentuknya Pansus tersebut adalah atas kesepakatan emua anggota DPRD dan Ketuanya kebetulan terpilih dari Fraksi Partai Golkar. </p><p><br /></p><p>"Tujuan dibentuknya Pansus tidak ada berkaitan dengan politik, semata-mata menyikapi aspirasi yang berkembang baik dari tokoh Kota Payakumbuh maupun dari tokoh Kabupaten Limapuluh Kota sendiri. Aspirasi ini sudah cukup lama. Mungkin sejalan dengan lahirnya Kota Payakumbuh 17 Desember 1970, 50 tahun yang silam. Secara kultur Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh tidak bisa dipisahkan karena sama-sama penduduk Luhak 50 Nan Saciok Bak Nan Sadaciang Bak Basi," terangnya.</p><p><br /></p><p>Namun, agar ada kejelasan mengenai beberapa aset Kabupaten Limapuluh Kota yang ada di Kota Payakumbuh, menurut Fraksi Golkar perlu dibicarakan sesuai dengan regulasi yang ada agar tuntas duduk persoalannya sehingga tidak ada kegamangan dalam menata wajah Payakumbuh ke depan. </p><p><br /></p><p>"Pembentukan Pansus Aset ini bertjuan tidak lain dan tidak bukan hanya sekedar menuntaskan persoalan yang terpendam dalam hati sanubari masyarakat. Mungkin rasanya tidak perlu diterjemahkan dengan berbagai interprestasi," tukuk Wirman.</p><p><br /></p><p>Kedelapan, menurut Fraksi Golkar Pelayanan PDAM Kota Payakumbuh dalam mensuplay air kerumah-rumah penduduk sebagai pelanggan mengalami kekecewaan. Air yang mengalir pada waktu-waktu tertentu dan itupun debitnya tidaklah memuaskan. </p><p><br /></p><p>"Apakah pihak PDAM sudah mengetahui wilayah-wilayah mana saja yang mengalami hal seperti ini. Apakah tindakan yang dilakukan atau berdiam saja pada kepasrahan. Untuk memenuhi kebutuhan air pada masyarakat yang mengambil tindakatan membuat sumur bor, sumur gali, pakai DAS, membuat bak penampungan air, dan sebagainya," ujar Wirman.</p><p><br /></p><p>"Harapan kami dari Fraksi Partai Golkar adalah agar hal ini menjadi bahan pemikiran yang serius bagi pihak PDAM Kota Payakumbuh. Kalau perlu dana, kucurkan. Yang penting masysrakat jangan kecewa," tandasnya.</p><p><br /></p><p>Kesembilan, untuk meningkatkan belanja konsumsi dan menjaga daya beli, Fraksi Partai Golkar minta Kepada Pemko untuk dapat kiranya mengembalikan tunjangan kinerja ASN dan gaji tenaga harian Lepas disesuaikan dengan UMP.</p><p><br /></p><p>Terakhir, walau sudah WTP 7 kali, namun Fraksi Golkar yakin catatan LHP BPK tentu ada. Adakah catatan LHP  itu yang sangat penting untuk disikapi. </p><p><br /></p><p>"Jika tidak terlalu bersifat rahasia tidak ada salahnya untuk dijawab, kami hanya berharap agar semua catatan LHP itu untuk kita tindak lanjuti dengan serius," tutup Wirman. (JPP)</p>

Kritik Keras Fraksi Golkar Beri 10 Catatan Kepada Pemko Payakumbuh

Payakumbuh , Kupaspost.com - Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap R...

Baca selengkapnya »

Fraksi Demokrat Apresiasi Pertumbuhan Banyak Kafe Di Payakumbuh, Minta Pemko Tekan Angka Pengangguran

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMk_GV0H5dONLeZOwrADF7L3IvG126GPSvHyFK8aeJN-hEMThsF4EvFG2p8QFJ-uTsBuQ50WBmG4i0DwqQD2M5tof4kRnwYXq7dTh3JBv_XOFBktlEsg4Qneo3NMROVzCl-QePlbNqfAyO/s1280/IMG-20210531-WA0082.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMk_GV0H5dONLeZOwrADF7L3IvG126GPSvHyFK8aeJN-hEMThsF4EvFG2p8QFJ-uTsBuQ50WBmG4i0DwqQD2M5tof4kRnwYXq7dTh3JBv_XOFBktlEsg4Qneo3NMROVzCl-QePlbNqfAyO/s320/IMG-20210531-WA0082.jpg" width="320" /></a></div><br /><p><b>Payakumbuh</b>, <a href="Kupaspost.com - ">Kupaspost.com - </a>Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 digelar di Kantor DPRD Kota Payakumbuh, Minggu (30/5).</p><p><br /></p><p>Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan diikuti oleh Wakil Ketua DPRD Armen Faindal, anggota DPRD lainnya bersama perwakilan OPD Pemko Payakumbuh, sementara itu wali kota diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda mendengarkan penyampaian dari masing-masing juru bicara fraksi.</p><p><br /></p><p>Seluruh fraksi menyampaikan apresiasi karena Pemerintah Kota Payakumbuh mendapatkan apresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke tujuh kalinya secara berturut turut pada sejak tahun 2014 sampai tahun 2020. Hal ini tentu karena kerja keras dari pemerintah Kota Payakumbuh dan seluruh elemen masyarakat.</p><p><br /></p><p>Juru Bicara fraksi Demokrat Fahlevi Mazni Dt. Bandaro Nan Balidah menyampaikan apresiasi atas langkah yang diambil Pemko Payakumbuh dalam menanggulangi Covid-19. Meski menegakkan aturan tak selalu berjalan mulus dan menemui kendala serta pro kontra, namun untuk menjaga Payakumbuh memang harus bersikukuh, tidak bosan mengajak semua pihak menegakkan protokol kesehatan.</p><p><br /></p><p>"Terkait realisasi PAD, kami juga mengapresiasi capaiannya melebihi 2019 lalu. Meski Covid-19 memberikan dampak yang cukup serius, namun Pemko bisa bekerja maksimal meningkatkannya. Masukan dari kami agar Tim lebih teliti dalam aspek perencanaan, mungkin ini karena pandemi," tukuk Fahlevi.</p><p><br /></p><p>Dari belanja daerah, Fraksi Demokrat juga menyampaikan agar orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan harus diutamakan. Harus ada semangat afirmasi yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat Payakumbuh</p><p><br /></p><p>Hal umum lainnya yang juga disampaikan Fahlevi Mazni yaitu Fraksi Demokrat cukup bangga dengan menjamurnya pertumbuhan Cafe di Payakumbuh yang tentunya memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.</p><p><br /></p><p>"Sehubungan hal tersebut ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan seperti apa data pertumbuhannya dalam 3 tahun terakhir. Apakah usaha mereka juga sudah memenuhi prosedur perizinan. Apakah pertumbuhan tersebut juga berbanding lurus dengan peningkatan pajak Restoran? Berapa persen kenaikannya? Apakah juga berbanding lurus dengan pajak dan/atau retribusi Parkir. Berapa persen kenaikannya?" kata Ketua KAN Aia Tabik itu.</p><p><br /></p><p>Lalu, dengan semakin tingginya angka pengangguran terbuka di Kota Payakumbuh dari 3,78 % tahun 2018 menjadi 4,11 % tahun 2019 dan berkemungkinan naik di tahun 2020 karena ditambah permasalahan COVID-19 tentu ini juga harus menjadi perhatian kita bersama untuk itu Fraksi Partai Demokrat meminta kepada Saudara Walikota untuk melakukan terobosan nyata terhadap upaya mengurangi angka pengangguran di Payakumbuh.</p><p><br /></p><p>"Fraksi Partai Demokrat memandang perlu agar lebih dibangun koordinasi dan harmonisasi kegiatan-kegiatan di SKPD yang berorientasi pada upaya membuka peluang pekerjaan bagi pengangguran di Kota Payakumbuh," tutupnya. (JPP)</p>

Fraksi Demokrat Apresiasi Pertumbuhan Banyak Kafe Di Payakumbuh, Minta Pemko Tekan Angka Pengangguran

Payakumbuh , Kupaspost.com - Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap R...

Baca selengkapnya »

Pansus Aset DPRD Kota Payakumbuh Hearing Bersama Mantan Pejabat

<p><br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUk28E06_lMkALZ5CByBOuXICv294Epkw8yKjYTv1o0uZvaiha5Kb5syI3fXtRmPjY5urislYc1CJuUyc40cEhAhSAbV2l6U6cAfr7qul0YuwFAEIkiti2b8vgM6FFQGmDSyZFuIpNtpV3/s1280/IMG-20210529-WA0072.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUk28E06_lMkALZ5CByBOuXICv294Epkw8yKjYTv1o0uZvaiha5Kb5syI3fXtRmPjY5urislYc1CJuUyc40cEhAhSAbV2l6U6cAfr7qul0YuwFAEIkiti2b8vgM6FFQGmDSyZFuIpNtpV3/s320/IMG-20210529-WA0072.jpg" width="320" /></a></div><br /><p><b>Payakumbuh</b>, <a href="Kupaspost.com - ">Kupaspost.com - </a> DPRD Kota Payakumbuh serius untuk memberikan asistensi kepada Pemerintah Kota Payakumbuh untuk menyelesaikan permasalahan aset di kota randang tersebut. Langkah awal tahapan-tahapan penyelesaiannya sudah dimulai beberapa minggu yang lalu.</p><p><br /></p><p>Kali ini, Hearing Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Kota Payakumbuh bersama tokoh masyarakat yaitu para mantan wali kota dan wakil wali kota, mantan ketua dan anggota DPRD, dan mantan sekda Payakumbuh seperti Zul Amri, Hurisna Jamhur, Josrizal Zain, Fahmi Rasyad, Jendiral, Syamsul Bahri, Abdul Kahir, Asmadi Thaher, Irwandi, dan Aribus Madri itu digelar di Ruang Sidang Rapat Paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Sabtu (29/5).</p><p><br /></p><p>Dipimpin oleh Ketua Pansus Yendri Bodra Dt. Parmato Alam bersama Wakil Ketua Pansus Edward DF, Sekretaris Pansus Syafrizal, serta anggota DPRD lainnya seperti Suparman, Aprizal, Fahlevi Mazni, Isnet Harius dan Opetnawati.</p><p><br /></p><p>Ketua Pansus YB. Dt. Parmato Alam menyampaikan tujuan hearing ini selain mempererat silaturahmi dan persatuan, juga menampung masukan dari masyarakat tentang aset Kabupaten Lima puluh Kota yang masih berada di wilayah administrasi Pemerintah Kota Payakumbuh.</p><p><br /></p><p>"Berawal dari diskusi dengan mantan Bupati Lima Puluh Kota dengan Partai/DPRD Kota Payakumbuh dalam rangka menyamakan persepsi tentang kelanjutan aset Lima Puluh Kota yang berada di Kota Payakumbuh. Segala masukan akan dijadikan referensi oleh Pansus DPRD untuk menindak lanjuti permasalahan aset Pemkab Lima Puluh Kota yang ada di Kota Payakumbuh. DPRD akan melakukan pendekatan persuasif dengan Pemkab Lima Puluh Kota untuk mencari solusi yang saling menguntungkan," terang Politikus Golkar itu.</p><p><br /></p><p>Fahmi Rasyad mantan Wali Kota Payakumbuh menyampaikan kala dirinya memimpin dulu waktu ulang tahun Kabupaten Lima puluh Kota disarankan agar aset Lima Puluh Kota diserahkan ke Pemerintah Kota Payakumbuh. Namun kendalanya belum ada kesepakatan antara dua Pemda, karena masih rumit.</p><p><br /></p><p>"Kalau terjadi perbedaan kepentingan, akan dilanjutkan penyelesaian ke yang lebih tinggi supaya ada payung  hukumnya/aturan yang mengatur aset pemda. Seperti bisa diatur dengan peraturan tentang hibah, yang tidak ada ganti ruginya. Sehingga bisa dilakukan kerja sama bidang ekonomi, sosial budaya, atau lapangan terbuka hijau," ujarnya.</p><p><br /></p><p>Sementara itu, Josrizal Zain menyampaikan Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota adalah satu. Salah satu target jika Payakumbuh dan Lima Puluh Kota disatukan dalam kolaborasi. Aset suatu daerah dapat dilihat dari pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat.</p><p><br /></p><p>Dijelaskannya secara yuridis aset harus mempunyai payung hukum untuk menghindari permasalahan di kemudian hari. Sehingga dari aspek ekonomi aset diserahkan untuk kepentingan masyarakat tidak untuk kepentingan komersial. Bisa dilakukan dalam bentuk kerja sama. </p><p><br /></p><p>"Malah dulu pernah dianggarkan oleh Pemko anggaran sebesar 8,3 M untuk penggantian aset tersebut, namun tidak juga berhasil. Sekarang kami sarankan untuk menyelesaikan ini harus dilanjutkan ke gubernur atau tingkat provinsi. Mengupayakan duduk bersama Pemko bersama tokoh Kabupaten Limapuluh Kota, eksekutif, dan legislatifnya," terang Josrizal.</p><p><br /></p><p>Syamsul Bahri juga menyampaikan ada 3 masalah pokok tentang aset tersebut. Secara yuridis untuk menghindari masalah hukum, secara formal<span style="white-space: pre;"> </span> harus membuat kerjasama dengan eksekutif dan legislatif, sementara secara informal urusan dengan masyarakat Luak Limopuluah itu sendiri.</p><p><br /></p><p>"Kita harus mencari solusi untuk dimanfaatkan secara bersama. Menyelesaikan dengan baik ke tingkat yang lebih tinggi," tuturnya.</p><p><br /></p><p>Dari sisi Abdul Khahir menjelaskan kalau aset Pemkab Lima Puluh Kota yang berada di Kota Payakumbuh pernah akan disampaikan pada rapat di politani atas undangan Bupati Amri Darwis yang digadiri oleh Abdul Khair (DPRD) dan Mahmuda Riva’i (Sekdako) beberapa tahun silam.</p><p><br /></p><p>"Namun tidak terjadi kesepakatan karena ada perbedaan kepentingan sehingga kasus ini terus berlanjut. Upaya hukum harus diupayakan dengan diadakan duduk bersama pemerintah kota dan kabupaten tentang kelanjutan penggunaan aset. Setelah ada kesepakatan, pansus harus duduk bersama untuk mencari solusi," ungkapnya.</p><p><br /></p><p>Asmadi Thaher menyampaikan apresiasi terhadap DPRD atas pembentukan pansus. Bila bisa diselesaikan pada periode DPRD saat ini, bisa dinilai sebagai bentuk prestasi bagi DPRD. Dirinya memberi masukan kalau prinsip harus dikedepankan dengan mempelajari sejarah Kota Payakumbuh sejak 1970 silam.</p><p><br /></p><p>"Jangan tunggu penyerahan aset dari Kabupaten Limapuluh Kota. Kita harus berfikir positif dengan melanjutkan ini ke Kemendagri. Mengadakan lobi dan persuasif dengan eksekutif dan legislatif sehingga bisa memanfaatkan aset setelah ada kesepakatan. Jangan lupa melihat UU tentang aset (Kemendagri) yang terbaru, ini harus diamati," tukuknya.</p><p><br /></p><p>Irwandi menyampaikan permasalahan aset ini jangan dijadikan konstitusi publik. Dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2017 tentang kewenangan aset. Maka perlu pendekatan untuk mencari solusi aspek yuridis sudah ada aturan yang mengaturnya dan perlu orang yang berkompeten untuk menindak lanjutinya. </p><p><br /></p><p>Pada aspek ekonomi pemanfaatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Pada aspek sosial masyarakat ada rencana pemanfaatan setelah ada kesepakatan yang sesuai RTRW Kota Payakumbuh, dan anggarannya harus tersedia.</p><p><br /></p><p>"Perlu konsekuensi dengan perjanjian dan waktu atau target yang telah ditentukan, sehingga kerjasama memang untuk kepentingan Luak Limopuluah," ujarnya.</p><p><br /></p><p>Terakhir, mantan anggota DPRD Payakumbuh Aribus Madri menyampaikan proses penyelesaian masalah aset ini sudah dimulai sejak lama. Namun, belum ada singkronisasi antara pansus aset DPRD dengan Pemerintah Kota Payakumbuh, ini bisa menimbulkan salah persepsi dari pihak lain.</p><p><br /></p><p>"Koordinasikan hasil kerja pansus dengan Pemerintah Kota Payakumbuh. Sehingga penyelesaian bisa dilakukan hanya di tingkat Kota/Kabupaten saja sesuai aturan permendagri. Harus ada lobi di partai politik kedua belah pihak," ungkapnya. (JPP)</p>

Pansus Aset DPRD Kota Payakumbuh Hearing Bersama Mantan Pejabat

Payakumbuh ,  Kupaspost.com - DPRD Kota Payakumbuh serius untuk memberikan asistensi kepada Pemerintah Kota Payakumbuh untuk menyelesaikan ...

Baca selengkapnya »

Dua Rapat Paripurna Digelar Di Gedung DPRD Payakumbuh

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIgGddMQbOHJtTa9y6_cfspa_SkNLCCBl5RZoAaIryN4yoTFP0piFEu_AmDIozpjKXiS-dX6kWuEITacgRTn7e70n5OT_2e_zOn-JKPYHhHNCf4A48mhbqqPCoYoy1rApqr5ILEKMpcxPm/s1280/IMG-20210525-WA0050.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIgGddMQbOHJtTa9y6_cfspa_SkNLCCBl5RZoAaIryN4yoTFP0piFEu_AmDIozpjKXiS-dX6kWuEITacgRTn7e70n5OT_2e_zOn-JKPYHhHNCf4A48mhbqqPCoYoy1rApqr5ILEKMpcxPm/s320/IMG-20210525-WA0050.jpg" width="320" /></a></div><br /><p><b>Payakumbuh</b>, <a href="Kupaspost.com - ">Kupaspost.com - </a>Dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Rapat Paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Selasa (25/5), digelar dua acara yakni Penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Wali Kota Payakumbuh Tahun 2020 dan Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020.</p><p><br /></p><p>Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dari Fraksi Gerindra dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Erwin Yunaz, Wakil Ketua DPRD Armen Faindal dari Fraksi Demokrat, anggota DPRD, Asisten Setdako, dan jajaran OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><p>Wulan Denura menjelaskan jadwal dua rapat paripurna ini telah ditetapkan melalui Badan Musyawarah DPRD. Diharapkan sinergi antara DPRD dan Pemko Payakumbuh dapat terus terjaga sehingga bisa memberikan kontribusi yang baik kepada jalannya pemerintahan dan kualitas hidup bagi masyarakat Payakumbuh.</p><p><br /></p><p>"Pandemi Covid-19 betul-betul memberikan dampak yang cukup signifikan terjadap jalannya pemerintahan dan kehidupan masyarakat, semoga kita bisa memaksimalkan usaha demi memulihkan kondisi perekonomian," kata Wulan.</p><p><br /></p><p><b>*Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ 2020*</b></p><p><br /></p><p>Juru Bicara DPRD Zainir dari Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional menyampaikan Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ 2020. Secara umum karena Covid-19, di OPD Pemko ada terjadi refokusing anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan berkurang.</p><p><br /></p><p>"Realisasinya di setiap OPD pada umumnya sudah bagus meski ada yang sampai 75 persen saja. DPRD memahami ini mungkin disebabkan pandemi Covid-19. Namun, pesan kami di DPRD agar target masing-masing OPD pada tahun 2021 diharapkan diatas 75 persen. Karena akan berimbas kepada peningkatan dan pertumbuhan ekonomi kedepannya," ujar Zainir.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><br /><p>Sementara itu, Wakil Wali Kota Erwin Yunaz mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dewan perwakilan rakyat daerah kota payakumbuh, yang telah membahas laporan keterangan pertanggungjawaban walikota payakumbuh 2020 sekaligus telah memberikan rekomendasi, tanggapan serta saran dan masukan kepada Pemerintah Daerah.</p><p><br /></p><p>"Semoga masukan dari legislatif ini dapat kami gunakan sebagai bahan untuk melaksanakan tugas-tugas eksekutif pada masa mendatang. utamanya dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat kota payakumbuh," ungkapnya.</p><p><br /></p><p>Dijelaskannya, penyampaian rekomendasi DPRD dapat dipahami bersama sebagai perwujudan salah satu fungsi DPRD, yaitu fungsi pengawasan. Fungsi ini bermakna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi dewan perwakilan rakyat daerah sendiri. </p><p><br /></p><p>"Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme "checks and balances" untuk menjamin pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Sedangkan bagi dewan perwakilan rakyat daerah, fungsi pengawasan ini juga mengandung makna sebagai tugas mulia yang diamanatkan masyarakat," papar Erwin.</p><p><br /></p><p>Disamping itu, pengawasan memiliki beberapa tujuan, antara lain menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana, menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan yang ditemukan,  menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan dan peniadaan penyimpangan, dan meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><br /><p>"Tentunya hal ini harus diikuti dengan terjalinnya komunikasi timbal balik disertai adanya keterbukaan diantara para pihak dalam penyelesaian segala permasalahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ulasnya.</p><p><br /></p><p>Wawako juga akan instruksikan kepada semua organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh untuk segera mempelajari secara lebih seksama dan sungguh-sungguh materi rekomendasi DPRD guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing satuan kerja di masa yang akan datang. </p><p><br /></p><p><b>*Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020*</b></p><p><br /></p><p>Wakil Wali Kota Erwin Yunaz menyampaikan mengacu pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD dan RKPD Perubahan, Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS), serta berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020, maka disampaikan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020, baik menyangkut Pendapatan maupun Belanja.</p><p><br /></p><p>Dari sisi Pendapatan diterangkan Wawako Erwin Yunaz kalau Pendapatan Daerah yang di Anggarkan sebesar Rp708.900.288.188,00 terealisir sebesar Rp717.701.105.715,00 atau sebesar 101,24%, dimana pencapaian Pendapatan Asli Daerah dari Rp98.325.518.029,00 yang dianggarkan terealisasi sebesar Rp115.996.425.752,00 atau 117,97%. Realisasi Pendapatan Tahun 2020 sebesar Rp717.701.105.715,00 mengalami penurunan sebesar Rp79.135.908.627,00 atau 9,93 % dibawah realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp796.837.014.305,00. </p><p><br /></p><p>Penurunan terbesar terjadi pada Pendapatan Transfer. Hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19), yang mengakibatkan berkurangnya target pendapatan daerah dan akan berdampak kepada berkurangnya belanja daerah Pencapaian realisasi dapat melebihi target PAD yang ditetapkan walaupun pada saat terjadinya wabah COVID 19 terjadi penurunan target pendapatan namun realisasi tersebut melebihi realisasi PAD tahun 2019 sebelumnya sebesar Rp104.070.234.422,00.</p><p><br /></p><p>"Namun beberapa hal masih terkendala seperti pada sektor Pajak daerah dimana wajib pajak dituntut untuk bisa menghitung sendiri kewajibannya walaupun belum bisa terlaksana dengan baik namun setiap bulan pada tahun anggaran berjalan Pemerintah Kota Payakumbuh mengadakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah. Pencapaian PAD yang melebihi target ini dilakukan melalui strategi peningkatan basis data perpajakan, penyesuaian dasar Pengenaan Pajak, Penilaian, Penagihan dan Pemeriksaan, Modernisasi, serta Peningkatan SDM," terangnya </p><p><br /></p><p>Dari sisi Belanja, diterangkan Belanja Daerah yang dianggarkan Rp750.947.870.902,00 terealisasi sebesar Rp702.910.943.145,00 atau 93,60% dimana Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar 95,04% dan Belanja Langsung terealisasi sebesar 93,20%.</p><p><br /></p><p>"Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan dan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah di Kota Payakumbuh dilakukan secara efektif dan efesien melalui penghematan penggunaan anggaran dan juga didukung oleh partisipasi masyarakat Kota Payakumbuh yang berperan aktif dalam mendukung program pembangunan Kota Payakumbuh," terang Erwin Yunaz.</p><p><br /></p><p>Realisasi Belanja Tahun 2020 sebesar Rp702.910.343.145,00 mengalami penurunan sebesar Rp103.029.197.952,00 atau 14,66% dibawah realisasi belanja Tahun Anggaran Anggaran 2019 sebesar Rp805.939.541.097,00. Hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19), yang mengakibatkan berkurangnya target pendapatan daerah sehingga berdampak kepada berkurangnya belanja daerah.</p><p><br /></p><p>Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020 dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020 ini merupakan realisasi keuangan secara real dari pelaksanaan APBD, baik realisasi dari sisi Pendapatan maupun realisasi dari sisi Belanja yang disusun menurut kode rekening, serta Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dari masing-masing Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran.</p><p><br /></p><p>Wawako juga menyampaikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Barat untuk audit Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2020 yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, BPK Perwakilan Sumatera Barat memberikan opini WAJAR TANPA PENGECUALIAN yang sudah diperoleh tujuh kali berturut turut oleh Payakumbuh.</p><p><br /></p><p>"Namun demikian dalam beberapa hal Pemerintah Kota Payakumbuh masih harus meningkatkan sistem pengendalian intern terkait Data Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijadikan acuan dalam pengeluaran belanja APBD yang pada Dinas Kesehatan dan pertanggungjawaban belanja bahan bakar minyak pada empat OPD," ulasnya.</p><p><br /></p><p>Kelemahan-kelemahan tersebut menurut Erwin, hendaknya dapat menjadi perhatian bersama agar di masa yang akan datang dapat disempurnakan lagi untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga pada tahun mendatang kita tetap bisa mempertahankan opini WAJAR TANPA PENGECUALIAN ini.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><br /><p>"Dalam pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2020, pada prinsipnya Pemerintah Daerah telah dapat merealisir sebagian besar program kerja yang direncanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dinilai secara kualitatif dan kuantitatif terhadap pencapaian indikator-indikator Rencana Kerja Pembangunan Daerah, serta secara kasat mata dalam bentuk pembangunan fisik dan aktifitas ekonomi sosial, budaya serta berbagai fasilitas pelayanan publik yang diberikan," kata Erwin.</p><p><br /></p><p>Keberhasilan pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020 ini tentunya tidak terlepas dari kerjasama kemitraan yang terjalin dengan baik antara Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dengan DPRD Kota Payakumbuh selaku lembaga yangPayakumbuh dengan DPRD Kota Payakumbuh selaku lembaga yang ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD serta tentunya partisipasi masyarakat Kota Payakumbuh," pungkasnya. (JPP) </p><p><br /></p><p><br /></p>

Dua Rapat Paripurna Digelar Di Gedung DPRD Payakumbuh

Payakumbuh , Kupaspost.com - Dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Rapat Paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Selasa (25/5), digelar...

Baca selengkapnya »

Komisi C DPRD Desak RSUD Adnaan WD Selesaikan Tunggakan Pembayaran Jasa Tenaga Medis

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAWOzpl6SopipADNg1CPf9hJCXuoBFErFmqRYt6koLDrSxlk8swuICjmfUSzdvYoaBOaItHOGf8S-Z-iaF-Ee8UQu8gRwu-PWtP-n5tLHL8ZV1C43N-472UkN3cUwunnJlrKHBtC7ra8FD/s1280/IMG-20210506-WA0159.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAWOzpl6SopipADNg1CPf9hJCXuoBFErFmqRYt6koLDrSxlk8swuICjmfUSzdvYoaBOaItHOGf8S-Z-iaF-Ee8UQu8gRwu-PWtP-n5tLHL8ZV1C43N-472UkN3cUwunnJlrKHBtC7ra8FD/s320/IMG-20210506-WA0159.jpg" width="320" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><p><b>Payakumbuh</b>, <a href="Kupaspost.com - ">Kupaspost.com - </a> Komisi C DPRD Kota Payakumbuh melaksanakan pertemuan bersama Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit RSUD Adnaan WD Kota Payakumbuh untuk mendengarkan penjelasan terkait polemik pembayaran jasa medis dan insentif Covid-19 yang terjadi di RSUD, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Kamis (6/5).</p><p><br /></p><p>Rapar diikuti Koordinator Komisi C Armen Faindal, Ketua Komisi C Ahmaz Zifal bersama Wakil Ketua Komisi C Mesrawati, Sekretaris Syafrizal, dan anggota YB Dt. Parmato Alam, Fahlevi Mazni Dt. Bandaro Nan Balidah, Ismet Harius, Mustafa, dan Suparman. Serta turut hadir Kepala Dinas Kesehatan dr. Bakhrizal, Direktur RSUD Adnaan WD dr. Yanti dan jajaran.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><p>Para wakil rakyat mendengarkan pemaparan dari Direktur Rumah Sakit dr. Yanti yang menerangkan akibat klaim BPJS yang terlambatlah yang membuat jasa pelayanan rumah sakit juga ikut terlambat dibayarkan kepada petugas di rumah sakit.</p><p><br /></p><p>dr. Yanti menambahkan, saat ini JM (jasa medis) rumah sakit sudah dibayarkan untuk bulan Oktober 2020 pada bulan Mei 2021. Sementara itu, untuk JM bulan November 2020 hingga sekarang masih belum bisa dibayarkan karena Perwako baru terkait perubahan nomenklatur managemen rumah sakit dan aturan lainnya belum keluar.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUKihMJc2eKsOj_42S13kCi4hs4sbO74JfjOrHt_Kvt2qmvLOj03KKPWyc6jd6GGIJNpunuArLYLgErGjk3zXLrAmTHGfhlAel0gH9tF_lPvmXuiB67qakFqKYXTRSTJtZECd8m2n3pkwv/s1280/IMG-20210506-WA0168.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUKihMJc2eKsOj_42S13kCi4hs4sbO74JfjOrHt_Kvt2qmvLOj03KKPWyc6jd6GGIJNpunuArLYLgErGjk3zXLrAmTHGfhlAel0gH9tF_lPvmXuiB67qakFqKYXTRSTJtZECd8m2n3pkwv/s320/IMG-20210506-WA0168.jpg" width="320" /></a></div><br /><p>"Kita sedang memproses Perwako baru itu, insyaallah dalam waktu dekat selesai," ungkapnya.</p><p><br /></p><p>Terkait dana insentif Covid-19 bagi tenaga kesehatan di rumah sakit, dr. Yanti mengakui memang dana BOK tahap kedua tidak dikucurkan lagi oleh pusat akibat keterlambatan pelaporan tahap satu.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><p>Sementara itu, kepala dinas kesehatan dr. Bahkrizal menjelaskan terkait insentif Covid-19 bagi puskesmas bisa dibayarkan hingga Desember 2020 karena dinas menganggarkan Biaya Tak Terduga (BTT), sehingga tidak ada kendala dari tenaga kesehatan puskesmas sampai kini.</p><p><br /></p><p>Untuk Rumah Sakit, Bakhrizal menerangkan sesuai PP Nomor 72 Tahun 2019, menyebutkan semuanya telah merubah SPTK RSUD, dimana direktur rumah sakit bertanggung jawab kepada dinas kesehatan, rumah sakit memiliki otonomi khusus.</p><p><br /></p><p>Terkait terjadinya riak-riak di internal rumah sakit, Bakhrizal menerangkan adanya pemahaman yang keliru selama ini dari bawah karena kurangnya informasi yang bisa diakses dokter, perawat, dan bidan di Rumah Sakit tentang mekanisme pembayaran hak (JM-red) mereka.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLNIeC9y6ArUoi63lRpvGv3nxUL8L5Co5w2sScVn9vmTkYLwcdjMDxk81aptzRp-kiC5sxENgvIbYCFwAcf34RTCakH_9MvG3DfE-aZ5EjtBzjD_Z5-uYC2wa5qqc_9m0-zFqjORwrqAsc/s1280/IMG-20210506-WA0175.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLNIeC9y6ArUoi63lRpvGv3nxUL8L5Co5w2sScVn9vmTkYLwcdjMDxk81aptzRp-kiC5sxENgvIbYCFwAcf34RTCakH_9MvG3DfE-aZ5EjtBzjD_Z5-uYC2wa5qqc_9m0-zFqjORwrqAsc/s320/IMG-20210506-WA0175.jpg" width="320" /></a></div><br /><p>"Buka sejelas-jelasnya apa yang mereka terima dan rumus apa yang dipakai. Ketika pihak RS tidak terbuka, maka ini muncul ke media. Tata kelola informasi yang harus dibenahi, bukan sistemnya," ujar kadis yang akrab disapa Dokter Bek itu.</p><p><br /></p><p>Setelah mendengarkan pemaparan tersebut, Ketua Komisi C Ahmad Zifal mengatakan sebenarnya dengan manajemen rumah sakit yang sekarang, kesenjangan pembayaran jasa medis dari 10 bulan sekarang sudah membaik, tunggakannya hanya mendekati 4 bulan. </p><p><br /></p><p>"Dalam tahun ini semoga bisa dinormalkan, baik itu pembayaran jasa pelayanan/jasa medis yang terlambat, maupun hak-hak lain dari tenaga di rumah sakit. Kami minta komunikasi antara dinas dan rumah sakit harus diperkuat, karena kedepan ada beberapa agenda pertenuan lagi yang kita laksanakan untuk menyelesaikan masalah iniomunikasi antara dinas dan rumah sakit harus diperkuat, karena kedepan ada beberapa agenda pertenuan lagi yang kita laksanakan untuk menyelesaikan masalah ini," kata Ahmad Zifal.</p><p><br /></p><p>Ahmad Zifal dari Fraksi PPP  juga menjelaskan perlu hearing dengan komite untuk mendengarkan kejelasan yang terjadi, barulah setelah itu dilaksanakan lagi rapat internal Komisi C untuk tindak lanjut kedepannyaapat internal Komisi C untuk tindak lanjut kedepannya.</p><p><br /></p><p>Ismet Harius dari Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan sempat meradang saat membahas insentif Covid-19, dirinya merasa jasa mereka yang berada di lini depan seperti tidak dihargai oleh pihak rumah sakit. </p><p><br /></p><p>"Duit dikasih oleh pemerjntah pusat masak harus kembali gara-gara kelalaian dalam membuat SPJ. Masalah rumah sakit ini bukan gampang, tapi sensitif. Isu kemasyarakatan apalagi petugas medis, satu hari saja mogok, banyak orang mati," kata Ismet.</p><p><br /></p><p>Dari sisi Wakil Ketua Komisi C Mesrawati, dirinya menyebut biasanya apabila ada dana yang dikucurkan pusat pasti berbarengan dengan juknis dan pelatihan-pelatihan. Tidak mungkin ketidakjelasan aturan dijadikan alasan mengapa dana insentif Covid-19 dari dana BOK tidak dapat dicairkan.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSdtznzxT9_PYHCDxN-oMeDb2bqRu5eAdDR1JiVjZ1I_8kkeEP-soexrukFd8nj1YMYWKxO3I2pCfR01vicJbRfdKADkIe0xg9XSthUZt8HZvEDtzwLqoiNnBNs8ZjTAUPpjOcXmrknKXV/s1280/IMG-20210506-WA0178.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSdtznzxT9_PYHCDxN-oMeDb2bqRu5eAdDR1JiVjZ1I_8kkeEP-soexrukFd8nj1YMYWKxO3I2pCfR01vicJbRfdKADkIe0xg9XSthUZt8HZvEDtzwLqoiNnBNs8ZjTAUPpjOcXmrknKXV/s320/IMG-20210506-WA0178.jpg" width="320" /></a></div><br /><p>"Besok tolong saat rapat lanjutan beri kami DPRD berkas aturannya. Merugi rasanya kita, dikasih duit sama pemerintah pusat untuk penanganan Covid-19 tetapi tidak termaksimalkan dicairkan, hanya alasan laporan SPJ telat," ujar Mesrawati yang juga Ketua DPD PAN.</p><p><br /></p><p>Lain lagi dengan politikus Golkar YB Parmato Alam yang sempat juga meradang, dirinya menyayangkan kenapa hak tenaga medis Covid-19 di lini depan 3 bulan tidak dibayarkan hanya alasan SPJ telat.</p><p><br /></p><p>"Alasan yang tidak masuk akal ini menjadi bukti kalau dinas kesehatan dan RSUD tidak satu persepsi. Tidak mampu membelanjakan uang dengan baik, apalagi di saat wabah corona sekarang harusnya mereka renaga medis menjadi prioritas," ujarnya.</p><p><br /></p><p>Dt. Parmato Alam mengingatkan dengan tegas agar petugas di lini depan diperhatikan sekali insentif Covid-19nya. DPRD memahami sudahlah pendapatan menurunemahami sudahlah pendapatan menurun karena pandemi, daya beli juga menurun, ekonomi daerah bisa ambruk.</p><p><br /></p><p>"Ini sebenarnya tidak harus terjadi, kenapa puskesmas bisa sampai menerima Desember sementara rumah sakit tidak? Uangnya ada, kenapa tidak bisa dibayarkan?," tanyanya.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdL2pnX-Ll6TwCUMsn0XLZGwWbNHJwZ-5RF7LqZTXD7HWz3_g3HzIaTU6w9s7Z4DWPQTMjpRGY6hyphenhyphenuc34-5zvc8cvs8KJcaQKbC6COpU4dR2FBIeKi3hD0IKmJe9JB7EP9FJhTlK6IhHKy/s1280/IMG-20210506-WA0170.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdL2pnX-Ll6TwCUMsn0XLZGwWbNHJwZ-5RF7LqZTXD7HWz3_g3HzIaTU6w9s7Z4DWPQTMjpRGY6hyphenhyphenuc34-5zvc8cvs8KJcaQKbC6COpU4dR2FBIeKi3hD0IKmJe9JB7EP9FJhTlK6IhHKy/s320/IMG-20210506-WA0170.jpg" width="320" /></a></div><br /><p>Sekarang ada sebanyak 2,7 Miliar insentif Covid-19 di rumah sakit yang harus dibayarkan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19. Menurut Dt. Parmato Alam, bisa dibayar tunggakan tahun 2020 kemarin yang 3 bulan.</p><p><br /></p><p>"Dengan tegas saya minta tunggakan ini dibayarkan segera, karena ada aturan yang memperbolehkan, termasuk JM mereka yang masih menunggak hingga perwako baru dikeluarkan," pungkasnya.(JPP) </p><p><br /></p><p><br /></p><p><br /></p>

Komisi C DPRD Desak RSUD Adnaan WD Selesaikan Tunggakan Pembayaran Jasa Tenaga Medis

Payakumbuh ,  Kupaspost.com - Komisi C DPRD Kota Payakumbuh melaksanakan pertemuan bersama Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit RSUD Adnaan WD K...

Baca selengkapnya »

Armen Faindal, SH : Momentum Nuzul Qur’an Mari Kita Kembali Kesurau

<p><span style="background-color: white; color: #323233; font-size: 16px;"><span style="font-family: times;"></span></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="background-color: white; color: #323233; font-size: 16px;"><span style="font-family: times;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhylgW7d3SNNmXO0QVLmn4jk3XHEkkfURXaa1qj20XJes5iay3unuYgIb6ue_Ib6LFaivCT5w1bkcCQC7xfC-f0xjrCdJwMjDQdzE9cFzN3nQE3SBv7TTeCKTdRi20Fvm-3uQuS0RpOmx0/s761/IMG_20210430_104029.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="761" data-original-width="613" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhylgW7d3SNNmXO0QVLmn4jk3XHEkkfURXaa1qj20XJes5iay3unuYgIb6ue_Ib6LFaivCT5w1bkcCQC7xfC-f0xjrCdJwMjDQdzE9cFzN3nQE3SBv7TTeCKTdRi20Fvm-3uQuS0RpOmx0/s320/IMG_20210430_104029.jpg" /></a></span></span></div><span style="background-color: white; color: #323233; font-size: 16px;"><span style="font-family: times;"><br /><b><br /></b></span></span><p></p><p><span style="background-color: white; color: #323233; font-size: 16px;"><span style="font-family: times;"><b>Payakumbuh</b>, <a href="Kupaspost.com ">Kupaspost.com -  </a>Peringatan Nuzul Qur’an yang digelar Remaja Mushalla Al-Ishlah Kapalo Rimbo, Kelurahan Tigo Koto Diate di hadiri oleh Wakil Ketua DPRD Payakumbuh Armen Faindal, SH. Kehadiran Wakil rakyat dari Fraksi Demokrat tersebut memberikan masukan yang luar biasa buat para Pemuda – Pemudi serta warga setempat.</span></span></p><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #323233; font-size: 16px; margin: 0px 0px 20px;"><span style="font-family: times;">Dimana Armen Faindal, SH dalam sambutannya mengajak para generasi muda untuk kembali kesurau.</span></p><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #323233; font-size: 16px; margin: 0px 0px 20px;"><span style="font-family: times;">” Kita sangat mendukung kegiatan yang dimotori oleh Remaja Mushalla Al-Ishlah. Kita sadar bahwa remaja adalah generasi penerus. Baik buruknya keadaan kedepan di tentukan oleh hasil pendidikan atau aktifitas para remaja hari ini,” ujar Armen Faindal, SH Pada Minggu Malam, 25 April 2021.</span></p><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #323233; font-size: 16px; margin: 0px 0px 20px;"><span style="font-family: times;">Armen Faindal mengenang saat masih kecil-kecil dahulu. Bahwa remaja menjadikan Surau atau Masjid belajar bersama disana. Dimana belajar sholat di surau, belajar mengaji di surau, belajar adat juga di surau, bahkan belajar olahraga atau ilmu bela diri juga di surau, ” Kenang Armen.</span></p><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #323233; font-size: 16px; margin: 0px 0px 20px;"><span style="font-family: times;">Selanjutnya Armen Faindal, SH Menyampaikan dengan kegiatan remaja malam ini, menjadi awal langkah awal atau langkah kita kembali kesurau. Sehingga surau menjadi pusat kegiatan masyarakat, terutama generasi muda,” imbuh Armen Faindal.</span></p><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #323233; font-size: 16px; margin: 0px 0px 20px;"><span style="font-family: times;">Wakil Rakyat dari Dapil II Payakumbuh tersebut, juga mengatakan bila surau dijadikan pusat kegiatan generasi muda tentu hal-hal negatif akan dapat di hindari. Fakta sejarah mayoritas pendiri bangsa ini berasal dari minang. Beliau – beliau itu adalah juga produk surau, pungkas Armen.</span></p><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #323233; font-size: 16px; margin: 0px 0px 20px;"><span style="font-family: times;">Peringatan Nuzul Qur’an yang digelar selama 5 hari tersebut di hadiri oleh Wakil Walikota Payakumbuh Erwin Yunaz, Kepala Kelurahan Tigo Koto Diate, LPM Tigo Koto Diate dan para tokoh masyarakat, seperti Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang serta para Pemuda dan Pemudi Lingkungan Kapalo Rimbo Payakumbuh Utara. (JPP)</span></p>

Armen Faindal, SH : Momentum Nuzul Qur’an Mari Kita Kembali Kesurau

Payakumbuh ,  Kupaspost.com -   Peringatan Nuzul Qur’an yang digelar Remaja Mushalla Al-Ishlah Kapalo Rimbo, Kelurahan Tigo Koto Diate di ha...

Baca selengkapnya »

Komisi A DPRD Tinjau Sarana dan Prasarana Damkar

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2qnei_746t7RnSJMLWJeX2rj07ZaKo-S2amggqC4pbSFiaNj3KA5nGDxll-xbaTH64oUCfHWakk2NWEoz-mLoLFfi5OtWZmJ7f8leprmTi4lqGQBjxhapff0nlAAQK2YFyuB89VC2sXK6/s1280/IMG-20210309-WA0043.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2qnei_746t7RnSJMLWJeX2rj07ZaKo-S2amggqC4pbSFiaNj3KA5nGDxll-xbaTH64oUCfHWakk2NWEoz-mLoLFfi5OtWZmJ7f8leprmTi4lqGQBjxhapff0nlAAQK2YFyuB89VC2sXK6/s320/IMG-20210309-WA0043.jpg" width="320" /></a></div><p><i><b style="background-color: white;"><span style="color: #2b00fe; font-size: medium;">Sri Joko : Untuk memastikan instansi berjalan lancar dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.</span></b></i></p><p><b>Payakumbuh - Kupaspost.com - </b> <span style="color: #2b00fe;">Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)</span> <span style="color: #2b00fe;">Kota Payakumbuh</span> turun lapangan ke Posko Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Payakumbuh yang terletak di Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh Barat, Selasa (9/3).</p><p><br /></p><p>Rombongan dipimpin <span style="color: #2b00fe;">Ketua Komisi A DPRD</span> Kota Payakumbuh <span style="color: #2b00fe;">Sri Joko Purwanto</span> bersama Wakil Ketua Komisi A Aprizal, Sekretaris Komisi A Zainir, serta turut anggota lainnya yaitu Nasrul, H. Alhudri, Wirman Putra, dan Yanuar Gazali.</p><p><br /></p><p>Kedatangan para wakil rakyat disambut Kasatpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh Devitra didampingi Plh Sekretaris Indriyani, Kabid Damkar Budi Kurniawan, Kasi Sapras Doni Bachtiar, dan Plh. Kasi Ops Indra Jaya.</p><p><br /></p><p><span style="color: #2b00fe;">Sri Joko</span> mengatakan <span style="color: #2b00fe;">Komisi A </span>datang untuk meninjau sarana dan prasarana Damkar seperti mobil, peralatan penyelamatan, serta kondisi posko. Hal ini, menurut Politikus Demokrat itu, untuk memastikan instansi berjalan lancar dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.</p><p><br /></p><p>"<span style="color: #2b00fe;">Damkar</span> merupakan instansi yang terkait dengan pelayanan dasar dalam penyelamatan jiwa dan harta benda, untuk itu kami melakukan kunjungan ke Posko Damkar guna mengecek bagaimana kesiapannya secara keseluruhan," ungkapnya.</p><p><br /></p><p><span style="color: #2b00fe;">Joko</span> juga mengingatkan <span style="color: #2b00fe;">petugas Damkar</span> untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menciderai marwah Damkar, harus selalu menjaga perilaku dan etika petugas baik di posko, maupun di lapangan.</p><p><br /></p><p>Dirinya juga meminta keterangan dari Kasatpol PP dan Damkar bagaimana kondisi Damkar setelah adanya kantor baru di Padang Kaduduak, menurutnya masih ada fasilitas penunjang lain harus dipersiapkan.</p><p><br /></p><p>"Kami di DPRD akan mendorong agar apa yang kurang nanti di tambah, karena kami memahami tupoksi Damkar sangat penting karena terkait pelayanan dasar. Kita semua menyadari karena situasi Covid-19 keuangan daerah menjadi sulit, tapi DPRD akan mencarikan jalan bagaimana Damkar dapat bekerja lebih optimal, kondisinya harus siap tempur," ungkapnya.</p><p><br /></p><p>Joko juga menyampaikan Damkar selama ini menjadi perhatian di Komisi A, melihat kondisinya saat ini, pembahasan terkait penambahan sarana prasarana dan peningkatan SDM kedepan akan dimasukkan ke pandangan umum fraksi di DPRD.</p><p><br /></p><p>"Kami akan mengusahakan mana yang mungkin dapat dibawa ke pembahasan berikutnya, diharapkan peran dinas melakukan pendekatan kepada pimpinan, secara tugas di DPRD kami akan mengawal dan mendorong itu," ulasnya.</p><p><br /></p><p>Sementara itu, <span style="color: #2b00fe;">Wakil Ketua Komisi A Aprizal</span> menyebut dengan kondisi keuangan daerah yang refokusing saat ini, mau tak mau DPRD dan eksekutif harus memperhatikan apa yang paling urgent.</p><p><br /></p><p>"Kalau misalnya kesejahteraan petugas sebagai pembangkit semangat moril mereka di lapangan yang paling penting, maka ini yang bakal dibahas di DPRD nanti, resiko kerja mereka tinggi," kata Aprizal.</p><p><br /></p><p>Dari sisi <span style="color: #2b00fe;">Kasatpol PP dan Damkar Devitra</span> yang menjelaskan saat ini ada tiga permasalahan yang masih ada di Damkar Payakumbuh yaitu terkait sarana prasarana, kesejahteraan, dan SDMnya. Apalagi, kebutuhan pelatihan penyelamatan bagi petugas, karena tugas Damkar selain memedamkan kebakaran, juga sekaligus menjadi instansi penyelamatan seperti penanganan ular, hewan berbahaya seperti tawon dan lebah, reptil, dan lainnya.</p><p><br /></p><p>"Kinerja damkar sudah cukup baik sejauh ini, dari standar waktu kedatangan ke lokasi setelah laporan masuk 15 menit, petugas kita insyaallah belum 10 menit sudah sampai di lokasi kejadian mengingat Kondisi Payakumbuh yang tidak terlalu luas. Kita juga sering melaksanakan perbantuan kepada Damkar daerah tetangga," ulasnya didampingi Budi Kurniawan.</p><p><br /></p><p><span style="color: #2b00fe;">Devitra</span> juga menjelaskan Damkar juga bakal berprogres berubah menjadi instansi sendiri, terpisah dari Satpol PP. Saat ini pihaknya sudah mengajukan lewat bagian organisasi. Bentuk struktur instansi minimal Type C dengan 1 sekretaris dan 2 bidang, tupoksinya diatur Kemendagri.</p><p><br /></p><p>Di akhir kunjungan itu, <span style="color: #2b00fe;">Wirman Putra Dt. Mantiko Alam</span> menyampaikan Komisi A akan mendorong penguatan kepada Damkar dalam rapat kerja kedepan.</p><p><br /></p><p>"Resiko kerja dan beban kerja Damkar berkorelasi dengan kesejahteraan petugas. Ini akan kami usulkan kedepan di DPRD," pungkasnya. (<b>JPP</b>)</p>

Komisi A DPRD Tinjau Sarana dan Prasarana Damkar

Sri Joko : Untuk memastikan instansi berjalan lancar dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Payakumbuh - Kupaspost.com -  Ko...

Baca selengkapnya »

Anggota DPR/MPR RI Rezka Oktoberia Hadiri Perayaan ULTAH Kabupaten Pasaman Barat

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6ReGuw23Io4jQZZ4PEKxh6uoL7StX5naakVG_7N8Zae9Qu11SydfxfENJZpQmLU2WodKQ8ixIrcY5PU-MBVnZNYw-2PzwrZr3B5RsPJBBrW_wY1aXPpN0byqjaAH16LGGYWdvPKbm3c_i/s1152/IMG_20210107_175511.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="864" data-original-width="1152" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6ReGuw23Io4jQZZ4PEKxh6uoL7StX5naakVG_7N8Zae9Qu11SydfxfENJZpQmLU2WodKQ8ixIrcY5PU-MBVnZNYw-2PzwrZr3B5RsPJBBrW_wY1aXPpN0byqjaAH16LGGYWdvPKbm3c_i/s320/IMG_20210107_175511.jpg" width="320" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><i><span style="font-size: xx-small;">Suasana Di Gedung DPRD saat Perayaan Hari jadi Pasaman Barat</span><br /><b><br /><span style="font-size: medium;">Pasaman Barat Ultah yang Ke 17, Rezka Oktoberia :  Semua elemen harus bersinergi dengan baik, kunci dari keberhasilan daerah</span></b></i></td></tr></tbody></table><p><b>Pasaman Barat - Kupaspost.com -</b> Anggota DPR-RI Fraksi Demokrat Dapil Sumatera Barat II Rezka Oktoberia menyampaikan ucapan terima kasih atas undangan menghadiri upacara dan sidang rapat tahunan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) ke-17.</p><p><br /></p><p>"Selain mengucapkan selamat atas bertambahnya usia Kabupaten Pasaman Barat, kita juga menyampaikan selamat atas penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri untuk daerah inovatif pada Desember tahun 2020 kemarin, menjadi kado manis untuk Pasaman Barat," ujar Rezka kepada media, usai mengikuti Rapat Paripurna di Pasaman Barat, Kamis (7/1).</p><p><br /></p><p>Rapat itu juga dihadiri oleh Bupati Pasbar Yulianto, Ketua DPRD Pasbar Pahrizal Hafni, Kapolres Pasbar Sugeng Haryadi, Dandim 0305 Pasaman Letkol Infantri Ahmad Aziz, Kajari Tailanai Moehsad, Ketua Pengadilan Negeri Aries Sholeh Efendi, Ketua Pengadilan Agama Fahmi R, dan unsur lainnya.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWV-2zulJuJOH6PVgKTgTPsKuaeBeO-Pr1Z7pBa7bQLo6yJdWH15Gm3ZBaLavxCic1RGqLfRd7sEYvS8jFkPd7K7kOJ66HMgO3HPsGcsiXjwxpXNyrDuXBMelc4EtH3HgshUDp2G8_K0jg/s1152/IMG_20210107_175531.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="864" data-original-width="1152" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWV-2zulJuJOH6PVgKTgTPsKuaeBeO-Pr1Z7pBa7bQLo6yJdWH15Gm3ZBaLavxCic1RGqLfRd7sEYvS8jFkPd7K7kOJ66HMgO3HPsGcsiXjwxpXNyrDuXBMelc4EtH3HgshUDp2G8_K0jg/s320/IMG_20210107_175531.jpg" width="320" /></a></div><br /><p>Menurut Rezka, meskipun masih berumur 17 tahun, Pasaman Barat punya segala potensi daerah yang bisa jadi unggulan, terutama perkebunan. Sebagai salah satu wakil rakyat dari daerah pemilihan yang meliputi di Sumbar II, Rezka menyebut sangat antusias dalam usaha percepatan pembangunan daerah konstituennya itu.</p><p><br /></p><p>"Pasbar punya lahan perkebunan yang sangat besar, ini harus bisa menjadi solusi dan manfaat yang besar untuk masyarakat Kabupaten Pasaman Barat. Di DPR, saya akan berkoordinasi dengan komisi terkait, dan untuk di Pasaman Barat, kita ingin bekerja sama dengan Bupati, Forkompinda, dan masyarakatnya," tukas Rezka.</p><p><br /></p><p>Untuk itu, kata Rezka, semua elemen harus bersinergi dengan baik, karena itu kunci dari keberhasilan daerah, ada sinergi dan kolaborasi. </p><p><br /></p><p>"Di atas kompetisi politik ada kepentingan masyarakat, harus diutamakan. Do’a untuk Pasaman Barat, semoga jadi salah satu kabupaten yang makin maju dan sejahtera," tambahnya.</p><p><br /></p><p>Dikatakan Rezka lagi, Penghargaan Innovative Government Award 2020 yang diperoleh Pasbar harus bisa dipertahankan dan tingkatkan lagi kedepan. Rezka menyampaikan apresiasi kepada Bupati Yulianto atas pengabdian yang luar biasa dan dengan prestasi terbaiknya untuk Pasaman Barat. </p><p><br /></p><p>"Kami bangga sebagai kader Partai Demokrat, Bupati Yulianto sudah menjalankan amanah selama ini dengan baik, Insyaallah pengabdian untuk Pasaman Barat akan kita lanjutkan bersama dan saya yakin beliau akan tetap selalu ada dan selalu memberikan kontribusi positif untuk pembangunan Pasbar. Sekali lagi, dirgahayu Pasaman Barat yang ke 17," pungkasnya. (JPP)</p>

Anggota DPR/MPR RI Rezka Oktoberia Hadiri Perayaan ULTAH Kabupaten Pasaman Barat

Suasana Di Gedung DPRD saat Perayaan Hari jadi Pasaman Barat Pasaman Barat Ultah yang Ke 17, Rezka Oktoberia :  Semua elemen harus bersinerg...

Baca selengkapnya »

Kedatangan Rezka Oktoberia Disambut Antusias Masyarakat di Bukit Barisan

<p></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiA4FDWYnSYZ-fGblzaNKWuDIwph3Jfr_M9Hj1LE7KVw0z3pfUKcCEyBwblX5mywTcMmpXvo6iMCODaPZN6Kl9YZF9hSJbdj0yl9pOomj1LUylCzwqXqAtxRyITnoDgxU7MdeYTRkZqW29M/s620/12-01-00-IMG_20201226_191733-620x330.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="330" data-original-width="620" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiA4FDWYnSYZ-fGblzaNKWuDIwph3Jfr_M9Hj1LE7KVw0z3pfUKcCEyBwblX5mywTcMmpXvo6iMCODaPZN6Kl9YZF9hSJbdj0yl9pOomj1LUylCzwqXqAtxRyITnoDgxU7MdeYTRkZqW29M/s320/12-01-00-IMG_20201226_191733-620x330.jpg" width="320" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><i>Rezka Oktoberia Berikan Santunan Kepada Majelis Taklim Ahmad Qaribi Banja Loweh</i></span></td></tr></tbody></table><br /><p><b>Limapuluh Kota - Kupas-news.com </b>-  Perjalanan reses Anggota DPR RI Rezka Oktoberia terus berlanjut. Kali ini Srikandi Luak Limopuluah tersebut mengunjungi nagari-nagari yang ada di Kecamatan Bukit barisan. Jumat ( 25/12).</p><p><br /></p><p>Di Nagari Banjar laweh, srikandi luhak limo puluah Rezka Oktoberia mengunjungi Majelis Taklim Ahmad Qaribi sambil memberikan santunan kepada jemaah.</p><p><br /></p><p>Dalam kesempatan tersebut, Buya H. Sil Amri mengatakan; “Kami sangat bersyukur sekali, ketika putri Luak Limopuluh duduk di DPR RI sehingga kami bertekad akan tetap mendukung puteri Luak Limopuluah untuk masa yang akan datang. Selama ini kami mendukung orang luar. Setelah dia duduk, mereka tidak kenal lagi dengan kami”, Tutur buya Amri.</p><p><br /></p><p>Selanjutnya, di kantor Kenagarian Banjar Lawas Rezka Oktoberia disambut oleh Walinagari beserta perangkat nagari, pemuka masyarakat dan Bundo Kanduang.</p><p><br /></p><p>Dalam sambutannya, Wali Nagari Banjar lawas Sastri Rais menyampaikan; “ini merupakan anugerah yang paling besar, sebab baru kali ini Nagari Banjar Lawas dikunjungi oleh anggota DPR RI. Kalau lah bukan puteri Luhak Limo Puluah, kita mungkin tidak akan bisa berjumpa seperti sekarang. Maka dari itu, kami masyarakat Banjar Lawas menyatukan tekad untuk mendukung Rezka Oktoberia untuk periode yang akan datang”, pangkas Sastri.</p><p><br /></p><p>Di hari yang sama, reses Anggota DPR RI Rezka Oktoberia terus berlanjut. Kali ini, Srikandi Luak Limopuluah tersebut mengunjungi Nagari Sungai Naniang.</p><p><br /></p><p>Di Nagari Sungai Naniang, Rezka Oktoberia disambut di kantor Wali Nagari oleh ratusan warga dan 50 orang anak yatim yang akan menerima santunan dari Rezka Oktoberia.</p><p><br /></p><p>Sebelum santunan dibagikan, Wali Nagari Sungai Naniang Penyul Hasni menyampaikan bahwa kedatangan Rezka Oktoberia ke Nagari Sungai Naniang terasa sangat berbeda.</p><p><br /></p><p>“Kita bersama masyarakat Sungai Naniang, merasa sangat antusias menunggu kedatangan Ibu Rezka. Kami merasa sangat bangga karena baru kali ini putri Luak Limopuluah berhasil duduk sebagai Anggota DPR RI”, ucap Hasni.</p><p><br /></p><p>Dalam sambutannya, Rezka menyambut positif segala pendapat dan masukan dari Walinagari dan tokoh masyarakat lainnya.</p><p><br /></p><p>“Alhamdulillah, salah satu tujuan kita pulang ke dapil dalam rangka reses. Mari kita berkoordinasi, bersinergi dan berkolaborasi membangun Nagari. Rezka butuh kebersamaan untuk mempercepat pembangunan di Luak Limopuluah ini,” ucap Rezka.</p><p><br /></p><p>Selanjutnya, Rezka dalam sambutannya berjanji, akan mengupayakan perwujudan atas segala aspirasi dan harapan masyarakat kepadanya.(JPP) </p><p><br /></p>

Kedatangan Rezka Oktoberia Disambut Antusias Masyarakat di Bukit Barisan

Rezka Oktoberia Berikan Santunan Kepada Majelis Taklim Ahmad Qaribi Banja Loweh Limapuluh Kota - Kupas-news.com -  Perjalanan reses Anggota ...

Baca selengkapnya »

Kunjungi Kecamatan Guguak , Rezka Disambut Forkompinca

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4_DyQNi2LFPxoFj-ChQ0-UsCTR51j5VpnywDFoPd9AjhxulBTzT_ELdHWKT0D5LTk8SXp4CBbURTizLMH8-lGJgqxFfkAxBQXG3PmYjWY-kUURWQW1DASwk5erhEKeSOADKFwqNr4WAEj/s2000/0001-14715012430_20201222_211804_0000.png" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><i><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="2000" height="256" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4_DyQNi2LFPxoFj-ChQ0-UsCTR51j5VpnywDFoPd9AjhxulBTzT_ELdHWKT0D5LTk8SXp4CBbURTizLMH8-lGJgqxFfkAxBQXG3PmYjWY-kUURWQW1DASwk5erhEKeSOADKFwqNr4WAEj/w320-h256/0001-14715012430_20201222_211804_0000.png" width="320" /></i></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><i>Rezka Oktoberia Bersama Forkompinca Kecamatan Guguak Lima Puluh Kota</i></td></tr></tbody></table><p><b>Limapuluh Kota - Kupas-news.com </b>- Memasuki hari ketiga reses Rezka Oktoberia mengunjungi Kecamatan Guguak VII Koto Talago, Kabupaten 50 Kota. Kedatangan Anggota DPR RI-MPR RI  Periode 2019 - 2024 tersebut disambut oleh Forkompinca di Aula Camat, Selasa, (22/12). </p><p><br /></p><p>Dalam sambutan Camat Guguak Ira Dinata  sangat mengapresiasi kedatangan Buk Rezka Oktoberia  ke kecamatan Guguak dan ia beserta jajaran pemerintahan kecamatan Guguak akan mendukung program-program Rezka Oktoberia dalam membangun kecamatan Guguak ke depannya.</p><p><br /></p><p>"Mudah-mudahan dengan adanya anak daerah kita di gedung parlemen DPR-RI bisa hendak nya memberikan kontribusi yang positif bagi kecamatan Guguak dan Kabupaten Lima Puluh Kota serta Sumatra Barat pada umumnya," ucap Ira. </p><p><br /></p><p>Sementara itu Rezka Oktoberia anggota DPR-RI mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada masyarakat Guguak yang telah memberikan suaranya pada pileg 2019 lalu. </p><p><br /></p><p>Srikandi Luak Limopuluah tersebut juga mengatakan hal ini akan menjadi motifiasi bagi Rezka karena Guguak adalah kantong terbesar suara yang di raup nya pada pemilu lalu," ujar nya.</p><p><br /></p><p>Rezka menambahkan, dirinya juga mohon dukungan dan doa serta koloborasi sesama lintas sektor agar bisa memperjuangkan aspirasi-aspirasi yang akan dia perjuangankan untuk di bawa ke kampung halaman Rezka ini," sebut Bundo Kanduang Luak 50 itu.</p><p><br /></p><p>Hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya, Camat Guguak Ira Dinata, Kapolsek Guguak Iptu Farlan, Wali Nagari Se Kecamatan Guguak.(JPP) </p>

Kunjungi Kecamatan Guguak , Rezka Disambut Forkompinca

Rezka Oktoberia Bersama Forkompinca Kecamatan Guguak Lima Puluh Kota Limapuluh Kota - Kupas-news.com - Memasuki hari ketiga reses Rezka Okto...

Baca selengkapnya »

Usai Sambangi Bupati, Rezka Oktoberia Bertemu Walikota Payakumbuh

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLnAjOS3LkWuL3Wj5N6_H5-4pq5Uunc2kwdjagrho5pUh3loNVE9M89dNeKHuXN_Cclq5_cni_QLPc706SpJlUpMqJ9yjKTlLwa3D24AHJR3bmaxpTbCyROaZHnAwtyVb45uDb6QPZwWdv/s1280/IMG-20201220-WA0089.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLnAjOS3LkWuL3Wj5N6_H5-4pq5Uunc2kwdjagrho5pUh3loNVE9M89dNeKHuXN_Cclq5_cni_QLPc706SpJlUpMqJ9yjKTlLwa3D24AHJR3bmaxpTbCyROaZHnAwtyVb45uDb6QPZwWdv/s320/IMG-20201220-WA0089.jpg" width="320" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><p>Payakumbuh - Kupas-news.com - Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi didampingi Sekretaris Daerah Rida Ananda menerima kunjungan Rezka Oktoberia, Anggota DPR-RI Fraksi Partai Demokrat Dapil Sumbar II pengganti antar waktu (PAW) periode 2019-2024 di Rumah Dinas Wali Kota, Minggu (20/12).</p><p><br /></p><p>Rezka yang pulang kampung ke Luak Limopuluah (Payakumbuh-Limapuluh Kota) datang untuk melaksanakan Reses masa persidangan ke 2 tahun sidang 2020-2021 itu juga disambut tokoh masyarakat Luak Limopuluah seperti H. Wan, Dt. Pado Aan Tama, dan Hendri Asenk.</p><p><br /></p><p>Wali Kota Riza Falepi mengatakan sekali sudah ada orang Payakumbuh-Limapuluh Kota di DPR-RI, jangan dilepaskan. </p><p><br /></p><p>"Kita dukung kalau berbuat demi kampung kita ini, karena dengan ada pejuang di DPR-RI, ada dana pembangunan dari pusat bisa untuk dialokasikan ke daerah melalui mereka," kata Riza, politikus PKS itu.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg45HJFW_S_siqfLbF9Ei7mWYN2x1tgsl-8_tDQOcfppfUxa4mWvfzTqEkPlwkvK5nEBAbpcqo_Oy17hw83hGHipdo9lU_jBPHnsNoWH_VXm3_GqmBS14B6o7DUEsI3zACulRXJ9rugNKSY/s1280/IMG-20201220-WA0085.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg45HJFW_S_siqfLbF9Ei7mWYN2x1tgsl-8_tDQOcfppfUxa4mWvfzTqEkPlwkvK5nEBAbpcqo_Oy17hw83hGHipdo9lU_jBPHnsNoWH_VXm3_GqmBS14B6o7DUEsI3zACulRXJ9rugNKSY/s320/IMG-20201220-WA0085.jpg" width="320" /></a></div><br /><p><br /></p><p>Riza juga menyebut daerah seperti "marasai" bila tidak memiliki perwakilan anggota dewan di DPRD, apalagi kalau sudah di Senayan, maka tentu keberpihakan terhadap Luak Limopuluah perlu diperhitungkan juga.</p><p><br /></p><p>"Di DPRD kabupaten saja tak ada orang Situjuah selama dua periode ini, namun malah punya anggota DPR yang ada di pusat. Ini harus menjadi pelecut kedepannya," kata Riza.</p><p><br /></p><p>Media melihat antusias Riza Falepi Dalam percakapan antara Wali Kota Payakumbuh dua periode dengan putri kebanggaan Luak Limopuluah itu, media menangkap Rezka sudah kenal lama dengan Riza Falepi.</p><p><br /></p><p>Rezka berharap ada koordinasi,</p><p>sinergi, dan kolaborasi bersama dua kepala daerah di Luak Limopuluah, termasuk membangun Payakumbuh. Meski dinilai Rezka, Payakumbuh lebih maju dibanding tetangganya, namun tidak menutup juga bagi Rezka menyerap aspirasi dari kota yang pernah menjadi tempatnya mengenyam pendidikan selama beberapa tahun.</p><p><br /></p><p>"Saya dulu tinggal didepan Polres, dan sekolah di Payakumbuh, tentu saya juga ingin berbuat demi kota ini," kata Rezka</p><p><br /></p><p>Atas hal itu, Rezka juga berharap masyarakat Payakumbuh sebagai konstituennya bisa memberikan dukungan kepada Rezka selama menjadi corong ke pemerintah pusat, bagi Rezka dukungan itu akan di balasnya dengan membawa dan memperjuangkan suara masyarakat.</p><p><br /></p><p>"Semoga kita bisa bersatu, menjadikan Luak Limopuluah semakin lebih hebat dan memiliki citra di pusat," harap Rezka. (JPP)</p>

Usai Sambangi Bupati, Rezka Oktoberia Bertemu Walikota Payakumbuh

Payakumbuh - Kupas-news.com - Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi didampingi Sekretaris Daerah Rida Ananda menerima kunjungan Rezka Oktoberia, ...

Baca selengkapnya »

Wakil Ketua DPRD Wulan Denura Apresiasi Panitia Pasar Ekraf 2020

<p> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgS-B1J5zQSaEpQ1vrIwWs0lpQHF3SaoC2lKztqLh-mQXdhFl3-5Zc2jj8WwYiV-aEUBqA_s_h4-YyK6Sb4OCbFf8W0CGO_tzd1BEt7udG9AYTgPLV3Qe5k64OuCZIh79VSXW9Pcnrx_rmq/s1280/13-20-14-IMG-20201130-WA0072.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgS-B1J5zQSaEpQ1vrIwWs0lpQHF3SaoC2lKztqLh-mQXdhFl3-5Zc2jj8WwYiV-aEUBqA_s_h4-YyK6Sb4OCbFf8W0CGO_tzd1BEt7udG9AYTgPLV3Qe5k64OuCZIh79VSXW9Pcnrx_rmq/s320/13-20-14-IMG-20201130-WA0072.jpg" width="320" /></a></div><br /><p></p><div class="post-body entry-content" id="post-body-3225891981154279872" itemprop="articleBody" style="background-color: white; border: 0px; color: #323233; font-family: Rubik, sans-serif; font-size: 16px; font-stretch: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-variant-numeric: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; outline: none medium !important; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div id="post13225891981154279872" style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; outline: none medium !important; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; outline: none medium !important; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><b><span style="margin: 0px; padding: 0px;">Payakumbuh</span> -  Kupas-news.com</b><span style="font-weight: inherit;"> - Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wulan Denura menilai dengan Pasar Ekraf 2020 yang memfasilitasi Bundo Kanduang dan Puti Bungsu 10 Nagari se Kota Payakumbuh untuk unjuk gigi dengan produk kuliner tradisional minang adalah langkah yang bagus.</span></p><p style="border: 0px; font: inherit; margin: 0px; outline: none medium !important; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;" /></p><p style="border: 0px; font: inherit; margin: 0px; outline: none medium !important; padding: 0px; vertical-align: baseline;">"Selain KAN, ada pelaku seni dan sanggar yang merasa keberadaan mereka dianggap ada, sehingga kreasinya teraplikasikan disini, ini bermanfaat bagi mereka, bagus sekali," kata Wulan saat mengunjungi pasar ekonomi kreatif (Ekraf) 2020 di Agam Jua Art and Culture Cafe, Kawasan Batang Agam pada hari ke tiga belas, Minggu (29/11). </p><p style="border: 0px; font: inherit; margin: 0px; outline: none medium !important; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;" /></p><p style="border: 0px; font: inherit; margin: 0px; outline: none medium !important; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Wulan juga menyebut para Bundo Kanduang dan Puti Bungsu dapat menjadi duta nagari disini. Mereka membawa makanan khas minang dan banyak anak milenial yang datang melihat dan mencicipi, sementara makanan itu jarang di jual di pasaran, seperti kacumuih, kolak pisang, dan lainnya.</p><p style="border: 0px; font: inherit; margin: 0px; outline: none medium !important; padding: 0px; vertical-align: baseline;"></p></div><div class="googlepublisherads" style="border: 0px; font: inherit; margin: 30px auto; max-width: 100%; outline: none medium !important; padding: 0px; text-align: center; vertical-align: baseline; width: auto;"><center style="border: 0px; font: inherit; margin: 0px; outline: none medium !important; padding: 0px; vertical-align: baseline;"></center></div><div id="post23225891981154279872" style="border: 0px; font: inherit; margin: 0px; outline: none medium !important; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><p style="border: 0px; font: inherit; margin: 0px; outline: none medium !important; padding: 0px; vertical-align: baseline;"></p><p style="border: 0px; font: inherit; margin: 0px; outline: none medium !important; padding: 0px; vertical-align: baseline;">"Artinya ada peran mereka untuk melestarikan kuliner tradisional minang. Ini mendapat dorongan dari dewan. Apabila respon masyarakat tinggi dengan iven ini, insyallah kita di dewan akan mendorong OPD terkait untuk menganggarkan iven serupa kedepannya. Sudah past dirindukan oleh yang sudah mengikutinya. Selain puti bungsu yang dilibatkan sebagai duta nagari, insan seni juga kita lihat puas terfasilitasi di sini," kata Wulan.</p><p style="border: 0px; font: inherit; margin: 0px; outline: none medium !important; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;" /></p><p style="border: 0px; font: inherit; margin: 0px; outline: none medium !important; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Wulan yang sudah 2 periode menjabat di DPRD Payakumbuh menyampaikan apresiasi kepada panitia dari Masyarakat Peduli Seni Budaya (MPSB) Kota Payakumbuh yang telah menggelar kegiatan dengan protokol ketat dan mempedomani Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi kebiasaan baru. (*)</p><div><br /></div></div><div class="clear" style="border: 0px; font: inherit; margin: 0px; outline: none medium !important; padding: 0px; vertical-align: baseline;"></div></div><div class="clear" style="background-color: white; border: 0px; color: #323233; font-family: Rubik, sans-serif; font-size: 16px; font-stretch: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-variant-numeric: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; outline: none medium !important; padding: 0px; vertical-align: baseline;"></div><div class="iklan-bawah-postingan" style="background-color: white; border: 0px; color: #323233; font-family: Rubik, sans-serif; font-size: 16px; font-stretch: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-variant-numeric: inherit; line-height: inherit; margin: 30px auto 20px; outline: none medium !important; padding: 0px; text-align: center; vertical-align: baseline;"></div><div id="share-related" style="background-color: white; border: 0px; color: #323233; font-family: Rubik, sans-serif; font-size: 16px; font-stretch: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-variant-numeric: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; outline: none medium !important; padding: 0px; vertical-align: baseline;"></div>

Wakil Ketua DPRD Wulan Denura Apresiasi Panitia Pasar Ekraf 2020

  Payakumbuh  -  Kupas-news.com - Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wulan Denura menilai dengan Pasar Ekraf 2020 yang memfasilitasi Bundo Ka...

Baca selengkapnya »

Ada 13 Perda Bakal Diterbitkan Tahun 2021, 3 Adalah Inisiatif Dewan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4VGvLDuIvlC5EbgOa8iNXcpiDHfvp18cFRmiYI3oDI5eZNUNrB5U6rEdF9QRZYNBkGJq7LVuG0Z-2hByvB6uQB__W3iPs5R5GCrduj8Wf3nOwNx6w_DOIhOP2EErv8RGSMSJLID7eG347/s1280/IMG-20201130-WA0115.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4VGvLDuIvlC5EbgOa8iNXcpiDHfvp18cFRmiYI3oDI5eZNUNrB5U6rEdF9QRZYNBkGJq7LVuG0Z-2hByvB6uQB__W3iPs5R5GCrduj8Wf3nOwNx6w_DOIhOP2EErv8RGSMSJLID7eG347/s320/IMG-20201130-WA0115.jpg" width="320" /></a></div><br /><p><br /></p><p><b>Payakumbuh - Kupas-news.com </b>- DPRD Kota Payakumbuh bersama Pemerintah Kota Payakumbuh melakukan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Payakumbuh Tahun 2021 dalam 3 rapat paripurna, Jumat (27/11).</p><p><br /></p><p>Rapat paripurna terbuka itu dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus didampingi Wakil Ketua Wulan Denura, dan perwakilan Fraksi PPP Edward DF di Ruang Sidang Rapat Paripurna DPRD. Sementara itu, dewan lainnya mengikuti via aplikasi zoom di tempat masing-masing.</p><p><br /></p><p>Wali Kota Riza Falepi didampingi Sekda Rida Ananda, Asisten I Yufnani Away, Kepala BKD Syafwal, Kepala Bappeda Ifon Satria Chan, dan pejabat lainnya menghadiri via aplikasi zoom di Ruang Randang, Balaikota, dan penandatanganan dilakukan secara terpisah dan disaksikan oleh hadirin.</p><p><br /></p><p>Ketua DPRD Hamdi Agus menyebut ada 13 Ranperda yang diprogram untuk tahun depan: </p><p><br /></p><p>1. Ranperda tentang Kesejahteraan Sosial.</p><p>2. Ranperda tentang Peningkatan Kualitas  Perumahan dan Permukiman Kumuh.</p><p>3. Ranperda tentang Koperasi.</p><p>4. Ranperda Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.</p><p>5. Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.</p><p>6. Ranperda Anggaran BKD Kota Pendapatan dan Belanja Payakumbuh Daerah Tahun Anggaran 2022.</p><p>7. Ranperda Keuangan Daerah.</p><p>8. Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p><p>9. Ranperda Ketentuan Umum Perpajakan.</p><p>10. Ranperda Pajak Daerah.</p><p>11. Ranperda Retribusi Jasa Usaha</p><p>12. Ranperda Penataan Kawasan </p><p>Batang Agam yang terintegrasi</p><p>dengan Pembangunan Mesjid Agung.</p><p>13. Ranperda Perubahan Perda Nomor 17 Tahun 2017 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah.</p><p><br /></p><p>"Adapun pemrakarsa atau yang mencanangkan Ranperda diatas adalah 7 dari BKD, 3 dari DPRD, 1 Dinas PUPR, 1 Dinas LH, dan 1 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah," kata Hamdi.</p><p><br /></p><p>Selain itu dalam rapat paripurna juga dilakukan Pengambilan Keputusan Atas Ranperda APBD Kota Payakumbuh TA 2021 dan Pembatalan Nota Kesepakatan antara Pemko Payakumbuh dengan DPRD Kota Payakumbuh tentang Pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Gedung Utama Mesjid Agung Kota Payakumbuh. (*)</p>

Ada 13 Perda Bakal Diterbitkan Tahun 2021, 3 Adalah Inisiatif Dewan

Payakumbuh - Kupas-news.com - DPRD Kota Payakumbuh bersama Pemerintah Kota Payakumbuh melakukan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daer...

Baca selengkapnya »

LAPORAN KINERJA DPRD KABUPATEN LIMAPULUH KOTA TAHUN 2020

<p><br /></p><p> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIwqsmAT6Sq734rKUKli_ohM7ro3j30qFFk16SODSao3_u-4CPBDGeVUyDokyq9EXjuJyX9wvp0lotiYdJDpj8bnEqp47xQM__7CMxxfz-2mP1GHtdX76zzc0apJl5Y6K0W3AoD19e1-JR/s824/SAVE_20201124_210013.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="824" data-original-width="704" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIwqsmAT6Sq734rKUKli_ohM7ro3j30qFFk16SODSao3_u-4CPBDGeVUyDokyq9EXjuJyX9wvp0lotiYdJDpj8bnEqp47xQM__7CMxxfz-2mP1GHtdX76zzc0apJl5Y6K0W3AoD19e1-JR/s320/SAVE_20201124_210013.jpg" /></a></div><br /><p></p><p><b>DRPDLimapuluh Kota - Kupas-news.com </b>- Dengan akan berakhirnya kinerja 1 tahun DPRD Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2020 yang dimulai dari bulan Agustus 2019  sd Agustus 2020. Tentunya banyak hal yang penting dan perlu diketahui oleh masyarakat terhadap apa yang telah diperbuat oleh DPRD Kabupaten Limapuluh Kota di tahun 2020  dan pimpinan DPRD mempunyai tugas untuk menyampaikan laporan kinerja pimpinan dalam rapat Paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.</p><p>Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Deni Asra, S.Si didampingi wakil ketua Wendi Chandra, ST dan Syamsul Mikar di ruang kerja, baru baru ini.</p><p>Kinerja DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2020, merupakan himpunan laporan kinerja masa persidangan pertama, kedua dan ketiga, merupakan sebagai tindak lanjut dari program dan kegiatan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzdpiI2Cydv7xn0Ebd19N6Ovgd0rRlapqu0RppWDKBwfNvtd_f8BTz5x0EtfydX6nKKHyhThKp-_ZmNBSV3ZJxzHoEVoeYivr1z3brzbkGMg1iGrsgjGL7NPR2ADgRsC_IvL8lNt6IG8pX/s1280/IMG-20201124-WA0062.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzdpiI2Cydv7xn0Ebd19N6Ovgd0rRlapqu0RppWDKBwfNvtd_f8BTz5x0EtfydX6nKKHyhThKp-_ZmNBSV3ZJxzHoEVoeYivr1z3brzbkGMg1iGrsgjGL7NPR2ADgRsC_IvL8lNt6IG8pX/s320/IMG-20201124-WA0062.jpg" width="320" /></a></div><p><br /></p><p>DPRD, sebagai salah satu lembaga daerah yang memiliki kedudukan tinggi sebagai legislatif, sudah pasti DPRD memiliki beberapa fungsi dan juga tugas dan wewenang tertentu sebagai amanah Pasal 154 UU No.9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. </p><p>Ada  sepuluh tugas dan wewenang penting yang berhubungan dengan fungsi-fungsi DPRD di dalam pemerintahan, yaitu (1) Membentuk peraturan daerah, (2).Membahas dan memberikan persetujuan anggaran bersama dengan pemimpin, (3).Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, (4).Memilih Bupati dan Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan. (5). Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian. Sejalan dengan tugas dan wewenang kelima memilih Bupati dan Wakil Bupati , maka tugas dan wewenang keenam adalah mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/ wakil bupati kepada menteri melalui Wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan atau pemberhentian, (6). Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintahan daerah Kabupaten Limapuluh Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah yaitu perjanjian antara Pemerintah Pusat dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan Daerah kabupaten Limapuluh Kota, (7). Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja internasional yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Lima puluh Kota, (8).Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati  dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota. (9).Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. Dan yang ke (10) adalah  Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCaurrSnG0Divc1W7nTHrb1BqDU9RBuNEKIzC0yfnypWS837849FG-PUqgjAKWZ3Z74WDkj-eqbDK-cBNVVDc5Dcr3qIeOq4NaXwka0bJItuywDOne0Wu7nIWmvKA-wrjJl2cJhX3oaCzA/s1280/IMG-20201124-WA0059.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCaurrSnG0Divc1W7nTHrb1BqDU9RBuNEKIzC0yfnypWS837849FG-PUqgjAKWZ3Z74WDkj-eqbDK-cBNVVDc5Dcr3qIeOq4NaXwka0bJItuywDOne0Wu7nIWmvKA-wrjJl2cJhX3oaCzA/s320/IMG-20201124-WA0059.jpg" width="320" /></a></div><br /><p><br /></p><p>Laporan kinerja pimpinan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota , selama persidangan tahun 2020 merupakan rangkaian pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan yang dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD dalam bentuk kegiatan rapat-rapat, konsultasi,  kunjungan kerja , reses dan kegiatan lainnya yang meliputi bidang hukum, ekonomi dan keuangan, pembangunan dan lingkungan hidup, kesejahteraan masyarakat serta aspirasi masyarakat sebagai berikut :</p><p>Pelakasanaan Fungsi Pembentukan Perda.</p><p>Fungsi Pembentukan Perda DPRD diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah bersama Bupati, pada masa persidangan pertama kedua dan ketiga tahun 2020. Pembahasan Ranperda melalui alat kelengkapan DPRD Bapemperda yang diketuai oleh Akrimal Adham, SH (ketua) dari Fraksi PAN dan H. Darlius (wakil ketua) dari Fraksi PKN  dengan anggota sebagai berikut :Khairul Apit dari fraksi Gerindra, Virmadona, S.Sos dari Fraksi Gerinda, Sastri Andiko, SH Dt Putih dari Fraksi Demokrat, Syamsuwirman dari Fraksi Demokrat, Ir. Afri Yunaldi, IPM dari Fraksi Golkar, Bisron Hadi dari Fraksi PKS, Zuhatri Dari Fraksi Hanura, Wirman Dt Pangeran Fraksi PPP dan Akmal Rustam dari fraksi PKN.</p><p>Deni Asra, S.Si menyampaikan “ caturwulan satu sampai dengan caturwulan ke tiga terhitung dari Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2020, jadi dari Agustus sampai dengan Desember 2019 tidak ada Perda yang dibahas kecuali Perda wajib yaitu, Perda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dan Perda Tentang  APBD Tahun Anggaran 2020, lalu dari Januari sampai dengan Agustus 2020 karena Pandemi Covid-19 maka anggaran pembahasan Ranperda direfocusing sehingga tidak ada Perda yang dibahas kecuali Perda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP)” terang Deni Asra, S.Si.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZIXs0QOUOVD4_SI9AvuVlkpY5ZRsm-n_n_OPf_DGRdRXYtLcQPubJ7sINmNiKLfhXrK0eLf5EqyR8TBR_ODHkZM2haAA2RXymDD-G-vjAtfq9I6AlsYDKQCEyG0WIcq-W6NjUdZuKBlu0/s1280/IMG-20201124-WA0057.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZIXs0QOUOVD4_SI9AvuVlkpY5ZRsm-n_n_OPf_DGRdRXYtLcQPubJ7sINmNiKLfhXrK0eLf5EqyR8TBR_ODHkZM2haAA2RXymDD-G-vjAtfq9I6AlsYDKQCEyG0WIcq-W6NjUdZuKBlu0/s320/IMG-20201124-WA0057.jpg" width="320" /></a></div><br /><p><br /></p><p>Ditambahkan Deni Asra, S.Si “ sementara hasil rapat antara Bapemperda dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Propemperda Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan pada rapat paripurna 16 Desember 2020, melalui keputusan DPRD No 33 Tahun 2019 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah, dimana Ranperda yang direncanakan sebanyak 15 buah Ranperda terdiri dari:</p><p>-<span style="white-space: pre;"> </span>2 Ranperda Inisiatif DPRD, yaitu:</p><p>1.<span style="white-space: pre;"> </span>Perda Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkoba, Psykotropika dan Zat Adiktif lainnya</p><p>2.<span style="white-space: pre;"> </span>Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Nagari </p><p><br /></p><p>-Dan 13 Ranperda yang berasal dari Pemerintah Daerah, yaitu:</p><p><br /></p><p>1.<span style="white-space: pre;"> </span> Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota No. 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum</p><p>2.<span style="white-space: pre;"> </span>Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah kabupaten Limapuluh Kota No.2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha</p><p>3.<span style="white-space: pre;"> </span> Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota no.3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p><p>4.<span style="white-space: pre;"> </span>Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota no.8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah</p><p>5.<span style="white-space: pre;"> </span>Perubahan  Atas Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota no.1Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah</p><p>6.<span style="white-space: pre;"> </span>Perubahan  Atas Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota no.7 Tahun 2012 tentang</p><p>Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2012-2032</p><p>7.<span style="white-space: pre;"> </span>Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan kawasan Permukiman ( RP3KP)</p><p>8.<span style="white-space: pre;"> </span>Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Limapuluh Kota</p><p>9.<span style="white-space: pre;"> </span>Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Limapuluh Kota ( Ranperda tentang Pemberdayaan Ternak)</p><p>10.<span style="white-space: pre;"> </span>Pengelolaan Sampah</p><p>11.<span style="white-space: pre;"> </span>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2018-2024</p><p>12.<span style="white-space: pre;"> </span>Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Limapuluh Kota</p><p>13.<span style="white-space: pre;"> </span>Pembentukan Nagari </p><p>” pungkas Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Deni Asra, S.Si.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIh-hd-3OxWnrdapUy9vJbG2nHfG_LsRkMANDAmVduaDm8StxEM5SeoNrQdAtnx1-QvD0XZrGVzxWt3tPjIZi4oKpcboOW0D5bZhhfKHXTv2U6AVgydxuae8eoDCr8P2gq-wkyMLV4cjp3/s1280/IMG-20201124-WA0058.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIh-hd-3OxWnrdapUy9vJbG2nHfG_LsRkMANDAmVduaDm8StxEM5SeoNrQdAtnx1-QvD0XZrGVzxWt3tPjIZi4oKpcboOW0D5bZhhfKHXTv2U6AVgydxuae8eoDCr8P2gq-wkyMLV4cjp3/s320/IMG-20201124-WA0058.jpg" width="320" /></a></div><br /><p><br /></p><p>Pelaksanaan Fungsi Anggaran</p><p>Sedangkan Pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kabupaten Limapuluh Kota diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah.</p><p>Fungsi anggaran dilaksananakan melalui Badan Anggaran dibawah koordinasi pimpinan DPRD Limapuluh Kota Deni Asra, S.Si (Ketua), Wendi Chandra, ST (Wakil Ketua), Syamsul Mikar (Wakil Ketua) yang beranggotakan :  Mhd. Afdal dari Fraksi Gerindra, Irmantedi dari Fraksi Gerindra, Syamsuwirman dari Fraksi Demokrat, Marshal, B.Ac dari Fraksi Demokrat, Riko Febrianto, SH dari Fraksi Golkar, Doni Ikhlas dari Fraksi Golkar, Zukron, B.Ac dari Fraksi PKS, H.Yos Sariadi, S.Ag dari Fraksi PKS, Drs. Epi Suardi dari Fraksi Hanura, Gusti Randa dari Fraksi Hanura, Wirman Dt Pangeran dari Fraksi PPP, H. Ermizal J dari Fraksi PPP, Marsanova Andesra, SH, MH dari Fraksi PAN dan H. Darlius dari Fraksi PKN. </p><p>Sepanjang tahun 2020, Badan Anggaran DPRD Limapuluh Kota telah melaksanakan kerja secara maksimal membahas bersama dengan TAPD dan OPD antara lain: Rapat Banggar DPRD Kab.Lima Puluh Kota dengan TAPD tentang  Pembahasan KUPA-PPAS TA.2019, Rapat Banggar DPRD Kab.Lima Puluh Kota dengan TAPD tentang Perubahan RAPBD TA 2019, Rapat Banggar DPRD Kab.Lima Puluh Kota dengan TAPD tentang Pembahasan dan Penyesuaian hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Barat terhadap perubahan APBD TA 2019, Rapat Banggar DPRD Kab.Lima Puluh Kota dengan TAPD tentang Pembahasan RAPBD TA 2020, Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kab.Lima Puluh Kota dengan Pemerintah Daerah Tentang Hasil Evaluasi Pokok-pokok Pikiran, Rapat Banggar dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) tentang Pembahasan Ranperda Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun 2019.</p><p>Rapat Banggar dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) tentang Pembahasan Ranperda Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun 2019, Rapat Banggar dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) tentang Pembahasan Ranperda Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun 2019. Rapat Kerja Banggar DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan TAPD tentang Pembahasan KUA-PPAS Perubahan (KUPA-PPAS ) Tahun 2020. Rapat Kerja Banggar DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan TAPD tentang Pembahasan KUA-PPAS Perubahan (KUPA-PPAS ) Tahun 2020.</p><p>Pelaksanaan Fungsi Pengawasan</p><p>“Fungsi pengawasan  DPRD Kabupaten Limapuluh Kota di wujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap : a) pelaksanaan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; </p><p>b) pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan Pemeriksa Keuangan. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan melalui alat kelengkapan yang terbagi dalam tiga  komisi “ ujar Wendi Chandra, ST</p><p>Komisi I membidangi Pemerintahan, Politik, Keamanan dan Pendidikan , telah melaksanakan rapat kerja dan kunjungan kerja dibawah koordinator adalah  Deni Asra, S.SI (Ketua), dengan susunan anggota sebagai berikut : Asrul, Wirman Dt Pangeran, Beni Murdani, SE, H. Irmantedi, Alfian, Sastri Andiko Dt Putih, SH, Riko Febrianto, SH, Drs. Epi Suardi, Akrimal Adham, dan Akmal Rustam</p><p>“OPD mitra dari komisi I adalah  :  Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kecamatan.” Ujar Deni Asra, S.SI.</p><p>Komisi II membidangi Keuangan dan Pembangunan telah melaksanakan rapat kerja dan kunjungan kerja dibawah koordinator Wendi Chandra (Wakil Ketua DPRD) dari Fraksi Demokrat dengan susunan anggota sebagai berikut : H. Yos Sariadi, S.Ag, Ir. Afri Yunaldi, IPM, Khairul Apit, Mhd. Afdal, Syamsuwirman, Bisron Hadi, Arsimedes, Zuhatri, Dra. Ridhawati, Marsanova Andesra, SH. MH, H.Darlius, dan Hemmy Setiawan.</p><p>“OPD Mitra Komisi II adalah : Badan Keuangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perhubungan.”ujar Wendi Chandra, ST. </p><p>Komisi III membidangi Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat dibawah Koordinator Syamsul Mikar (Wakil Ketua DPRD) dari Fraksi Golkar, dengan susunan anggota sebagai berikut : Virmadona, S.Sos. Zukron, Alia Efendi, Irwin Idrus, Marshal, B.Ac, Putra Satria Veri, Gusti Randa, H. Ermizal.j, Mulyadi, ST.ME</p><p>“OPD Mitra Komisi III adalah  : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,  Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja,  Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan,  Dinas Perikanan, Dinas Pangan, RSUD dr. Ahmad Darwis, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah.” kata Syamsul Mikar</p><p>Badan Kehormatan</p><p>Kemudian Alfian menjelaskan “Dalam hal menjaga moral, martabat, kehormatan , citra dan kredibilitas DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan Badan Kehormatan (BK) dengan Alfian sebagai Ketua BK dan Anggota, Hemmy Setiawan, Riko Febrianto SH, Zukron, B.Ac dan Dra. Ridhawati</p><p> </p><p>Adapun tugas dan wewenang BK adalah mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik. Kemudian meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan Tatib dan Kode Etik serta sumpah/janji. Selama tahun 2020, Badan Kehormatan belum ada menerima laporan dari fraksi yang angggotanya melanggar kode Etik ke Badan Kehormatan bagi 35 orang anggota DPRD Limapuluh Kota belum ada  maupun yang melanggar aturan internal .” Jelas Alfian dari Partai Demokrat.</p><p><br /></p><p>Pelaksanaan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD</p><p>Pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD melalui mekanisme disusun oleh Badan Musyawarah (BAMUS) DPRD Limapuluh Kota . Ketua Deni Asra, S.Si  dari  Fraksi Gerindra, Wendi Chandra, ST, Dari Fraksi Demokrat, dan Syamsul Mikar Dari Fraksi Golkar yang beranggotakan sebagai berikut : <span style="white-space: pre;"> </span>Irwin Idrus, Virmadona, S.Sos, Alfian, Sastri Andiko, SH. Dt Putiah, Putra Satri Veri, Ir. Afri Yunaldi, IPM, Bisron Hadi, Beni Murdani, SE, Zuhatri, Arsimedes, Dra. Ridhawati, Akrimal Adham, Mulyadi, ST. ME, Asrul dan Alia Efendi.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEje7TC59xxKrd93Yhyphenhyphen6LizkahA69Kt4H-iuGc8yZTxhP4c3iiiexoI8BCA3sBvRGkG056kfMgmn7Rl_K-1NQigFsjDEbvd1diEqOW46EGzJ_oGaFTqGml8KCOhNAibKhpSrYIPaTgBz1EoA/s1280/IMG-20201124-WA0061.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEje7TC59xxKrd93Yhyphenhyphen6LizkahA69Kt4H-iuGc8yZTxhP4c3iiiexoI8BCA3sBvRGkG056kfMgmn7Rl_K-1NQigFsjDEbvd1diEqOW46EGzJ_oGaFTqGml8KCOhNAibKhpSrYIPaTgBz1EoA/s320/IMG-20201124-WA0061.jpg" width="320" /></a></div><br /><p><br /></p><p>“Berbicara terlaksananya kegiatan rapat –rapat alat kelengkapan DPRD, memang sangat melelahkan sampai larut malam kadang-kadang memakai waktu hari libur, namun itulah kenyataanya, sehingga terlaksananya rapat dengan baik “ terang Syamsul Mikar wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota dari Fraksi Golkar.</p><p><br /></p><p>Diantara rapat yang dilaksanakan selama rentang waktu 2020 , adalah rapat paripurna istimewa 1 kali, rapat paripurna 10 kali, paripurna internal 6 kali, rapat badan musyawarah 6 kali, rapat badan anggaran 18 kali, sementara rapat kerja komisi-komisi  terlaksana untuk Komisi I  sebanyak 4  kali, Komisi II  sebanyak  5 kali, komisi III sebanyak  4  kali.</p><p><br /></p><p>Kemudian kegiatan Lainnya  terlaksana dalam hal penerimaan study banding/kunker/ konsultasi sebanyak 188  kali, penerimaan audiensi  sebanyak 3 kali dan pelaksanaan reses sebanyak 3 kali. Kunjungan Kerja Komisi ke Kecamatan yang ada di dapilnya oleh pimpinan sebanyak 18 kali, Komisi I sebanyak 19 kali, komisi II sebanyak 21 dan komisi III sebanyak 30kali.” Tutup Syamsul Mikar.</p><p>Bimbingan Teknis Peningkatan  Kemampuan Dan Kapasitas</p><p><br /></p><p>Ketua DPRD Limapuluh Kota Deni Asra, S.Si, mengingatkan “Keberhasilan DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya, tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal yang dimiliki oleh kelembagaan DPRD, tapi yang jauh lebih penting adalah kapa¬sitas dan kompetensi dari masing-masing individu/ personal para anggota dewan.</p><p>Dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota untuk peningkatan wawasan dan produktifitas dalam menjalankan kewenangan tugas dan fungsi lembaga DPRD Kabupaten Limapuluh Kota  dilakukan melalui bimbingan teknis bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota. “ Ujar Deni Asra, S.Si</p><p>#DPRDKabupatenLimapuluhKota</p><p><br /></p>

LAPORAN KINERJA DPRD KABUPATEN LIMAPULUH KOTA TAHUN 2020

  DRPDLimapuluh Kota - Kupas-news.com - Dengan akan berakhirnya kinerja 1 tahun DPRD Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2020 yang dimulai dari b...

Baca selengkapnya »