 |
| Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono |
Jakarta - Kupaspost.com - Pemerintah RI secara resmi menolak permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 lalu. Pemerintah RI, Melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly mengatakan, hasil KLB tersebut tidak memenuhi kelengkapan dokumen yang telah dipersyaratkan.
Namun, pasca ditolak oleh Kemenkumham RI, kubu Demokrat versi Deli Serdang tersebut masih saja mengeluarkan statement yang "menggelitik" Partai Demokrat yang sah secara hukum di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Melalui juru bicaranya (M. Rahmad), Demokrat Versi Deli Serdang berharap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta maaf pada Presiden Jokowi karena telah menuding adanya keterlibatan pemerintah dalam KLB di Deli Serdang.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat AHY melalui Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra berpendapat berbeda. Menurutnya, yang mesti minta maaf kepada Presiden dan rakyat Indonesia adalah kubu Moeldoko.
“Gerombolan Moeldoko yang harus minta maaf kepada rakyat dan Presiden. Mereka mesti minta maaf kepada rakyat, karena dua hal. Pertama, sudah membuat bising ruang publik dengan narasi-narasi bohong dan fitnahnya. Tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini,” ujarnya kepada Wartawan, Sabtu (3/4).
“Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan,” lanjutnya.
Dilanjutkan Herzaky, kedua, kubu Moeldoko hanya membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi, waktu, dan keahlian mereka untuk hal yang sia-sia, sebab sudah jelas sejak awal kalau KLB ilegal Sibolangit ini tidak sesuai dengan aturan.
Ia mengatakan, masih saja gerombolan Moeldoko ini memaksakan diri dan membuat waktu para pejabat Kemenkumham yang seharusnya bisa lebih produktif untuk kepentingan rakyat, jadi tersita untuk meneliti dan mempelajari berkas-berkas mereka.
Tak hanya itu, ia menyebut kubu Moeldoko yang harus meminta maaf karena seringkali membawa nama Jokowi.
“Bolak-balik membawa-bawa nama Presiden dalam berbagai kesempatan. Malah mencoba membenturkan Presiden dengan Partai Demokrat yang sah, di bawah kepemimpinan AHY. Padahal, Presiden Joko Widodo hubungannya sangat baik dengan Partai Demokrat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia pun menegaskan pihaknya tak pernah menuding adanya keterlibatan Jokowi dalam gerakan kudeta Demokrat. Dia menyebut pihaknya hanya menyampaikan adanya usaha mencatut nama Presiden.
Ia mempersilahkan dicek jejak digital pernyataan Ketum PD AHY, Sekjen PD Teuku Riefky Harsya dan dirinya selaku Kepala Badan Komunikasi Strategis merangkap Koordinator Jubir dan Jubir resmi Partai Demokrat terkait.
“Jadi, gerombolan Moeldoko lah pelaku KLB Ilegal Sibolangit yang harus minta maaf ke rakyat dan Presiden Joko Widodo. Bukan malah kami yang diminta untuk minta maaf ke Presiden,” tegasnya.
Sumber :Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Strategis, DPP Partai Demokrat
